Kementan Lembaga Pertama Terapkan OSD Ekspor Impor Produk Pertanian
Indonesia Apply Digital Transactions Export and Import of Agricultural Products
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Kementerian Pertanian RI menjadi kementerian/lembaga pertama di Indonesia yang menyelenggarakan Otorisasi Sertifikat Digital (OSD) dalam transaksi dagang elektronik antarnegara, yang digunakan Badan Karantina Pertanian (Barantan) dalam pertukaran sertifikat Sanitary Phytosanitary (SPS) secara elektronis (e-Cert SPS) antara Indonesia dengan Belanda.
"Hal ini sebagai antisipasi berlakunya perjanjian kerjasama perdagangan Indonesia dan Uni Eropa melalui comprehensive economic partnership agreement atau CEPA, dan Belanda menjadi mitra dagang yang strategis bagi masuknya komoditas pertanian Indonesia ke Uni Eropa," kata Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman kepada pers di Jakarta pada Jumat (10/6).
Penegasan tersebut dikemukakan Mentan Amran Sulaiman usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) Mayjen TNI Purn Djoko Setiadi untuk keamanan data yang terjamin antara Indonesia dan Belanda untuk mendukung kelancaran ekspor dan impor produk pertanian antara kedua negara.
Menurut Mentan, peranan OSD atau Certificate Authority (CA) sangat diperlukan di tengah era digital yang dihadapi Indonesia saat ini, setelah negara-negara pengimpor produk pertanian Indonesia mensyaratkan adanya CA untuk transaksi secara online elektronik sertifikat e-Cert SPS sehingga memenuhi aspek keamanan, kerahasiaan, keaslian data dan informasi.
Kepala Barantan Banun Harpini menambahkan, penerapan OSD memberikan dampak positif khususnya mencegah terjadinya penyelundupan karena modus pemalsuan sertifikat kesehatan pertanian sudah tidak bisa dilakukan lagi oleh pelaku pemalsuan.
"Manfaat lain OSD adalah penurunan dwelling time karena petugas karantina sudah mengetahui terlebih dahulu, jenis, jumlah, pemilik komoditas pertanian sebelum kapal datang di pelabuhan serta merupakan persiapan dalam menghadapi pemberlakuan secara mandatory transaksi secara online Digital Certificate di Masyarakat Ekonomi Asia Tenggara (MEA) dan negara mitra dagang lainnya," kata Banun Harpini kepada pers.
Jakarta (B2B) - The Indonesian Agriculture Ministry became the ministry/agency in the country to organize Authorization Digital Certificates (OSD) in commercial transactions electronically between countries, which used the Indonesian Agricultural Quarantine Agency (IAQA) in exchange certificate Sanitary Phytosanitary (SPS) by electronic means (e-Cert SPS ) between Indonesia and Netherlands.
"This is in anticipation of the agreement trade between Indonesia and the European Union through a comprehensive economic partnership agreement, or CEPA, and the Netherlands as a strategic trading partners for the export of Indonesian agricultural products to the EU," Agriculture Minister Andi Amran Sulaiman told reporters here on Friday (6/10).
Confirmation was stated by the Minister Sulaiman after signed memorandum of understanding (MoU) with the Head of State Cryptography Institute, Major General Ret Djoko Setiadi for data security between Indonesia and the Netherlands to support the export and import of agricultural products between two countries.
According to Mr. Sulaiman the role of the OSD or Certificate Authority (CA) is very important for Indonesia in the digital era, after the countries importing agricultural products Indonesia requires the CA for online transactions electronically should include e-Cert SPS as a condition for the security, confidentiality, the authenticity of data and information.
The Head of IAQA Banun Harpini noted he implementation of OSD have a positive impact, particularly to prevent smuggling through falsification of health certificates agriculture, and now can no longer be done by the smugglers.
"Another benefit of OSD to overcome the dwelling time for the quarantine officers already know in advance, the type, amount, the owner of agricultural commodities before the ships arrive in the port as well as the preparations for the implementation of mandatory online transaction digital certificate in the Economic Community of South East Asia (MEA) and other countries," she said.
