Jero Wacik Penuhi Panggilan KPK untuk Diperiksa
Indonesia Anti-graft Commission Questios Energy and Mineral Resources Minister
Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Jero Wacik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2013 pada Kementerian ESDM oleh Komisi VII.
"Saya diminta oleh KPK untuk memberi klarifikasi mengenai tata cara penentuan harga gas. Intinya itu," kata Jero di gedung KPK Jakarta, Senin.
Jero tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.30 WIB ditemani sejumlah ajudan. "Nanti setelah selesai saya sampaikan lagi," tambah Jero.
Jero membantah mengetahui penyuapan dalam kasus itu. "Tidak," jawab Jero singkat.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakanJero diperiksa untuk Direktur PT Kaltim Parna Industri (KPI) Artha Meris Simbolon.
"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka AMS (Artha Meris Simbolon)," kata Priharsa.
Dalam dakwaan mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini, Artha Meris disebut memberikan 522,5 ribu dolar AS kepada Rudi melalui pelatih golfnya, Deviardi.
Alasan pemberian uang adalah agar Rudi bersedia memberikan rekomendasi untuk menurunkan formula harga gas PT KPI kepada Kementerian ESDM.
Artha Meris sudah pernah menjadi saksi dalam sidang Rudi pada 11 Februari lalu membantah memberikan uang tersebut.
Ia hanya mengaku berkorespondensi dengan Kementerian ESDM karena mengeluhkan perusahaannya dianaktirikan Kementerian ESDM dalam perselisihan PT KPI dengan PT Kaltim Pasifik Amoniak.
Artha Meris disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU No 31/1999 jo UU No 20/2001 mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Pasal tersebut mengatur orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp250 juta.
Jakarta (B2B) - Indonesia Anti-graft Commission (KPK) summoned Energy and Mineral Resources Minister Jero Wacik for questioning as a witness over a graft case related to the ministrys amended State Budget (APBN-P) 2013 by Parliaments Commission VII.
"I have been asked by the KPK to give clarification regarding the gas price fixing procedure. That is the point," Minister Wacik stated upon his arrival at the KPK headquarters here on Monday.
The minister claimed that he was not aware of the alleged bribery in the case.
Jero Wacik was summoned as a witness in the graft case involving Artha Meris Simbolon (AMS), the director of PT Kaltim Parna Industry (PT KPI), according to Priharsa Nugraha, the KPKs news and information section.
"He is being questioned concerning the case involving AMS," he remarked.
AMS allegedly gave US$522.5 thousand to Rudi Rubiandini, the former chief of the oil and gas regulator SKK Migas, who was already convicted.
Rubiandini was expected to submit PT KPIs gas price formula to the Energy and Mineral Resources Ministry.
During the trial of Rudi Rubiandini on February 11, 2014, however, AMS denied that he had given the money.
Meanwhile, the KPK had earlier questioned former secretary general of the Energy and Mineral Resources Ministry (ESDM) Waryono Karno in connection with the case.
For the alleged corruption case in the settlement of the state budget in 2013 for the Energy and Mineral Resources Ministry, the KPK had named Chief of Commission VII at the House of Representatives Sutan Bhatoegana (SB) as a suspect.
"Based on the developments of the case, it is believed that there was corruption in connection with the discussion of the revised 2013 budget with SB as the chairman of the DPR Commission VII during the 2009-2012 period, and he is named as the suspect," KPK spokesman Johan Budi recently remarked.
SB is believed to have violated articles in the law on corruption.
According to Johan, the suspect had allegedly received a gift or pledge, which was likely given to make him do or not do something within his capacity to violate several articles in the anti-corruption law, which carries a maximum sentence of 20 years imprisonment and a fine of Rp1 billion.
