KTP Elektronik Dihentikan Sementara untuk Evaluasi Total
Indonesian Govt Suspend Electronic ID Project for Evaluation
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Pemerintah RI menerapkan kebijakan penghentian sementara layanan kartu penduduk elektronik atau e-KTP untuk melakukan evaluasi total sehingga hasilnya benar-benar valid.
"Selama dua bulan kami stop untuk evaluasi total," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin.
Menurut Tjahjo, saat ini ditemukan ada indikasi KTP ganda atau bahkan KTP palsu. Mendagri mengutarakan, persoalan tersebut ada yang mengatakan terkait server dari e-KTP ada "di luar" sehingga Kemdagri hanya menjadi seperti pelayan karena yang memegang adalah pihak ketiga.
"Kuncinya ada di kementerian dalam negeri," kata Tjahjo Kumolo.
Ia memaparkan, e-KTP merupakan hal yang penting bagi masyarakat karena terkait dengan beragam hal sperti asuransi dan perbankan. Selain itu, Mendagri juga mengingatkan data dalam e-KTP juga sangat penting untuk persiapan Pilkada.
Pihaknya akan melakukan evaluasi total agar data yang dihasilkan selain valid juga dapat dipertanggungjawabkan.
Jakarta (B2B) - The Indonesian Interior Affairs Minister Tjahjo Kumolo suspends electronic identityq card project or known as e-KTP until January 2015. The postponement is due to evaluation and improvement.
"We should evaluate, check and secure the system. We will resume the project in January," Minister Kumolo said in Yogyakarta, Sunday, November 16.
His action is based on strong evidence. He found out that e-KTP had dual data base. "It is confusing," he said. Security is another issue. The server of e-KTP data is put abroad. "Our confidentiality is at stake," he said.
He also found millions of fake e-KTP allegedly made in China and France. "My friend reported that he found millions of fake e-KTP in China and France," he said.
During the postponement, government will check all systems on e-KTP so that the ID will be valid. Yet, registration process is still carried out. He said that there were at least 15,000 people who registered per day.
