Jakarta (B2B) - Kongres Wanita Indonesia (Kowani) yang membawahi 86 organisasi besar perempuan di seluruh Indonesia dengan anggota sekitar 30 juta orang bukan partai politik, sehingga harus menghindari praktik-praktik politik praktis dan tidak beraliansi ke partai politik mana pun.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang diwakili oleh Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Mudjiati mengatakan Kowani harus tetap menjadi wadah perjuangan bagi kaum perempuan mencapai kesetaraan gender. Program kerja Kowani tidak boleh menyimpang dari persoalan yang dihadapi kaum perempuan terutama dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Harus tetap dijaga netralitas organisasi, jangan merapat ke partai politik manapun. Ini perlu agar Kowani tetap menjadi wadah bagi semua perempuan dalam menyalurkan aspirasi berorganisasi. Sekaligus menjadi organisasi yang mampu mengayomi kepentingan semua perempuan Indonesia," kata Mudjiati saat membuka Kongres Kowani ke-24 mewakili Menteri Yohana Yembise di Jakarta, Rabu (3/12).

Mudjiati mengakui bahwa selama ini Kowani sudah menempatkan posisinya dengan baik sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. Melalui peran serta dan partisipasi Kowani, banyak program pemerintah yang terbantu seperti sosialisasi ASI ekslusif, kesetaraan gender, hak bekerja perempuan dan sebagainya.

Kongres Kowani XXIV sekaligus menjadi ajang pemilihan ketua umum periode 2014-2019, yang mengerecut pada tiga kandidat. Mereka adalah Chaeletty Choesyna Taulu mewakili Wanita Pelopor Penerus Kemerdekaan bangsa Indonesia (Wanita PPKBI), Giwo Rubianto mewakili Gerakan Wanita Sejahtera (GWS) dan Dewi Motik Pramono mewakili Wanita Pembangunan Indonesia (WPI).