BPK Diminta Ahok untuk Audit Dana CSR di Pemprov DKI Jakarta
BPK Requested by Ahok to Audit CSR Funds in Jakarta Provincial Gov`t
Reporter : Rahmat Kartolo
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Akhir-akhir ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima banyak program sosial melalui dana
Corporate Social Responsibility (CSR) seperti pembangunan kampung deret di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan melakukan audit corporate social responsibility (CSR) yang diterima Pemprov DKI Jakarta. Dengan demikian, ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit.
"Selama ini kan kami hanya tahu CSR diserahkan langsung ke warga tapi belum ada audit," kata Basuki di kantornya, Senin, 11 November 2013.
Selain itu, audit ini dilakukan untuk menghindari kecurangan di lapangan. Basuki khawatir, CSR tersebut salah alamat atau malah diselewengkan.
Menurut data Badan Pengelola Keuangan Daerah, ada empat satuan kerja perangkat daerah yang menerim CSR, yaitu Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, serta Dinas Kelautan dan Pertanian.
Beberapa CSR yang diterima misalkan taman yang ada di depan Balai Kota, kemudian tenda dan gerobak untuk pedagang di Masjid Sunda Kelapa, serta kampung deret di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Selain itu, Rumah Susun Sewa Marunda juga mendapat CSR dalam bentuk barang, seperti televisi.
Jakarta (B2B) - Jakarta Provincial Government has been receiving funds from corporate social responsibility (CSR) such as village row construction at Tanah Tinggi, Central Jakarta.
Jakarta Deputy Governor Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama said that there will be an audit for the corporate social responsibility (CSR) received by the provincial government. He asks the Supreme Audit Board (BPK) to conduct the audit.
"We know that CSR is given directly to people but there has not been an audit yet," Basuki said on Monday, November 11, 2013.
This audit is also conducted to avoid fraud. Basuki worried the CSR misses the target or even misappropriated.
According to Jakarta Financial Management Body (BPKD), there are four agencies that receive CSR, they are the Jakarta Building and Housing Agency, Park and Cemetery Agency, Cooperative Agency, Micro, Small, and Medium Enterprises and Trade Agency, and Marine and Agricultural Agency.
Some CSR received such as the park in front of the Jakarta City Hall, tents and wagons for merchants at Sunda Kelapa Mosque, and village row at Tanah Tinggi, Central Jakarta. Besides that, Marunda flats also receives CSR in the form of item such as television.
