MS Kaban Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK
Indonesia`s Anti-graft Agency Seeks Overseas Travel Ban on ex-Forestry Minister
Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Ismail Gani
Translator : Novita Cahyadi
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah mantan Menteri Kehutanan Malem Sambat (MS) Kaban dalam kasus dugaan korupsi korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan di Departemen Kehutanan (Dephut) pada 2006-2007.
"Hari ini penyidik KPK mengirimkan surat permintaan cegah ke Direktorat Jenderal atas nama MS Kaban, yang bersangkutan adalah mantan menteri kehutanan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (11/2).
Selain MS Kaban, KPK juga mencegah Muhammad Yusuf yaitu supir mantan Menteri Kehutanan.
Yusuf sudah pernah diperiksa KPK pada Jumat (7/1) sebagai saksi pertama pasca penangkapan tersangka kasus tersebut, Direktur PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo yang ditangkap pada Kamis (29/1) di China.
"Pencegahan berlaku selama 6 bulan ke depan dengan maksud agar sewaktu-waktu yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka AW (Anggoro Widjojo) tidak berada di luar negeri," tambah Johan.
Namun hingga saat ini KPK belum menjadwalkan pemeriksaan MS Kaban yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang tersebut.
"Kasus ini merupakan pengembangan yang penyidikan dulu, tentu dikembangkan ke dua arah yaitu siapa penerima dan siapa pemberi, sepanjang ditemukan dua alat bukti yang cukup maka dapat dijadikan tersangka tapi sampai hari ini belum ada tersangka baru," jelas Johan.
Dalam persidangan sebelumnya, mantan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Boen Mochtar Purnama mengaku menerima uang US$20.000 dari Anggoro atas persetujuan Menhut saat itu MS Kaban.
"MS Kaban dibutuhkan keterangannya terkait tersangka AW, pengakuan di persidangan tentu harus divalidasi apakah pengakuan itu benar atau tidak benar," tambah Johan.
Jakarta (B2B) - Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK) has asked immigration authorities to impose an overseas travel ban on former forestry minister MS Kaban for his alleged part in the Integrated Radio Communication System (SKRT) procurement graft case.
"Today KPK investigators wrote to the Directorate General (of immigration), asking for an overseas travel ban on former forestry minister MS Kaban," KPK spokesman Johan Budi stated here on Tuesday.
The KPK has also asked the immigration authorities to prevent Kabans driver, Muhammad Yusuf, from traveling abroad.
On Friday (Feb. 7), the KPK questioned Yusuf as the first witness in the case since the arrest of the agencys long-wanted corruption suspect, Anggoro Widjojo, in China late last month.
The KPK has named Anggoro, the former director of PT Masaro Radiokom, as a graft suspect in connection with the procurement of the Integrated Radio Communication System (SKRT) at the Forestry Ministry since June 19, 2009.
The project was once put on hold by the former forestry minister M. Prakosa, but it was later revived in 2007, when M.S. Kaban took over the post of forestry minister.
Anggoro has been accused of having influenced the members of the House Commission overseeing the forestry affairs and the Forestry Ministry to continue the project.
"The overseas travel ban (on MS Kaban) is valid for six months. This way, whenever he will be questioned in the case against suspect AW (Anggoro Widjojo) he will not be abroad," Johan stated.
However, the KPK has set no date to question MS Kaban who is now the chief of the Crescent and Star Party (PBB).
In the previous court session, former secretary general of the Forestry Ministry Boen Mochtar Purnama confessed to having received US$20 thousand from Anggoro with prior consent from the then forestry minister MS Kaban.
"MS Kabans testimony against the suspect AW is needed. The confession at the court session must be verified to check whether or not it is true," Johan added.
