SEBUAH 'Pengadilan Rakyat' diselenggarakan di Belanda pada Selasa tujuannya untuk mempublikasikan tuduhan bahwa pihak berwenang Indonesia yang bertanggung jawab atas pembunuhan ratusan ribu yang diduga sebagai anggota Komunis 50 tahun yang lalu.

Pengacara hak asasi manusia bertindak sebagai jaksa menuntut Indonesia dalam sembilan dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk pembunuhan, penyiksaan dan kekerasan seksual yang dituding sebagai pembantaian massal pada 1965-66 yang mengakibatkan sekitar 500.000 orang tewas.

Jaksa menyatakan pembantaian massal tersebut mengantarkan Soeharto meraih kekuasaan sebagai diktator, dengan menyelenggarakan pemerintahan otoriter selama tiga dekade.

Pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum formal, tetapi 'Pengadilan Rakyat' bertujuan untuk menjelaskan apa yang disebut penggagas pengadilan sebagai hari paling gelap dalam sejarah pasca-kolonial di Indonesia, dan mendorong rekonsiliasi dengan mengungkap fakta tentang pembantaian massal.

Salah satu saksi pertama yang hadir untuk bersaksi, akademisi Leslie Dwyer yang telah melakukan penelitian di Bali, mengatakan bahwa 80.000 sampai 120.000 orang tewas di sana antara akhir 1965 hingga Maret 1966 dan mereka menyebut bahwa pembantaian dimulai ketika pasukan khusus pemerintah tiba dan mengerahkan polisi setempat dan warga sipil untuk bertindak.

Dwyer mengatakan bahwa dalam beberapa kasus hanya lantaran keterkaitan pada Komunis sudah cukup untuk menuntut seseorang, termasuk setelah tampil menyanyi atau menari di sebuah acara Partai Komunis Indonesia (PKI).

Nursyahbani Katjasungkana, aktivis hak-hak Indonesia dan mantan anggota parlemen yang mendukung terselenggaranya Pengadilan Rakyat, mengatakan pemerintah di Jakarta harus dimintai  pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan di masa lalu.

"Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk memenuhi dan menghormati hak-hak korban," katanya. "Mereka memiliki hak untuk keadilan, hak atas kebenaran dan pemulihan nama baik."

Pejabat senior Indonesia pekan ini mendesak dihentikannya pengadilan, dan mendakwa Belanda bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia selama penjajahan atas Indonesia.

Aktivis juga menyalahkan kekuatan asing, khususnya Amerika Serikat, Inggris dan Australia, karena keterlibatannya dalam pembunuhan, mengatakan dalam surat dakwaannya bahwa mereka memasok senjata, peralatan komunikasi dan bahkan daftar calon korban untuk pasukan Suharto.

Pengadilan ini diharapkan untuk mengeluarkan putusan, yang tidak mengikat secara hukum, tahun depan, seperti dikutip Associated Press yang dilansir MailOnline.