Mensos: "Kami Fokus pada Data Sahih Warga Miskin"
Indonesian Minister of Social Affairs: "We Are Focus on Valid Data of the Poor Citizens"
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
Jakarta (B2B) - Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmennya untuk melakukan validasi data warga miskin yang belum terdaftar sebagai warga penerima bantuan (PBI). Namun validasi data sahih warga miskin masih terkendala anggaran, karena dana untuk pendataan ulang belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014 dan 2015.
Kementerian Sosial RI saat ini masih memakai data lama yang dibuat pada 2011 dalam pembagian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Khofifah mengakui hingga saat ini kementerian yang dipimpinnya telah menerima validasi data dari 10 kabupaten, antara lain Kabupaten Sragen dan Kabupaten Lombok Tengah, dengan membandingkan data lama dan data terbaru jumlah warga kurang mampu yang dapat dilakukan berkesinambungan. Setelah melakukan validasi data, kepala daerah kemudian dapat memberikan rekomendasi kepada kementerian sosial.
"Kami fokus pada data sahih warga miskin. Kemensos tawarkan beberapa solusi, salah satunya dengan validasi data warga kurang mampu oleh pemerintah daerah. Mulai dari tingkat RT, RW, lurah, hingga bupati dan walikota," kata Khofifah usai membuka Workshop Antikorupsi di kantornya, Selasa.
Dia mengakui validasi data sahih warga kurang mampu masih terkendala anggaran, karena belum dianggarkan pada APBN tahun 2014 dan 2015.
"Diusulkan juga untuk masuk dalam APBN Perubahan 2015, tapi kalau memungkinkan. Tapi akan diusahakan untuk menggunakan dana cadangan program kesejahteraan sosial," kata Khofifah.
Jakarta (B2B) - Indonesian Minister of Social Affairs, Khofifah Indar Parawansa committed data validation poor citizens who are not yet registered as beneficiaries of government. However, data validation constrained budget, because the budget have not including state budget of 2014 and 2015.
Indonesian Ministry of Social Affairs are still using old data from 2011 to distributing the Prosperous Family Card, Indonesian Smart Card and Indonesian Healthy Card.
Khofifah acknowledge until now the ministry she leads accepts validation data from 10 districts such as Sragen regency and Central Lombok regency, by comparing the old data and new data of poor citizens as continual. After validation of the data, the regional heads can give recommendations to the Social Affairs Ministry.
"We are focus on valid data of the poor citizens. We are offer several solutions, such as data validation by local governments. Starting from the neighborhood level, neighborhood head, village heads and until to regents and mayors," she said after opened the Anti-Corruption Workshop in her office on Tuesday.
She acknowledge poor citizens data validation constrained budget, because it has not budgeted in the state budget of 2014 and 2015.
"It is also proposed to fit in 2015 Budget Amendment, but if possible. We will try also utilize reserve fund social welfare programs," Khofifah told.
