Jakarta (B2B) - Para pengunjuk rasa memaksa pemerintah memaksa pemerintah Australia untuk meminta maaf secara resmi kepada pemerintah Indonesia atas aksi penyadapan yang dilakukan Intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Para demonstran dari Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Peduli Hankam melakukan aksi protes di depan kantor Kedutaan Besar Australia, di Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis.

"Apabila pemerintah Australia dalam waktu 1x24 jam tidak menyampaikan permohonan maaf secara resmi pada Indonesia, maka kami mengancam akan mengusir duta besar dan seluruh Atase Australia yang berada di Indonesia," teriak salah satu demonstran dalam orasinya.

Aksi ini diwarnai dengan pembakaran kertas dan poster-poster yang berisikan protes terhadap pemerintah Australia sebagai bentuk kekecewaan mereka.

Pengunjuk rasa juga mengibarkan bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya di depan kantor kedubes Australia dengan maksud mempertahankan kehormatan Bangsa Indonesia yang telah didiskreditkan kewibawaannya oleh Australia.

Aksi unjuk rasa ini dijaga ketat oleh aparat kepolisian yang mengerahkan tiga unit mobil anti huru-hara. Pengunjuk rasa juga dihadang pagar gulungan kawat agar tidak dapat menerobos masuk ke dalam gedung.

Hingga berita ini diturunkan pihak kedubes Australia masih enggan menerima perwakilan pengunjuk rasa untuk melakukan diskusi terkait soal penyampaian tuntutan mereka mengenai penyadapan tersebut.

Ketegangan Indonesia-Australia bermula setelah Mantan Kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) membocorkan dokumen penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu negara Ani Yudhoyono dan sejumlah pejabat lain.

Perdana Menteri Australia, Tonny Abbott sampai saat ini belum juga menyampaikan permohonan maaf secara resmi ia hanya mengaku menyesalkan insiden ini sehingga membuat hubungan kedua negara memanas.