Jakarta (B2B) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan untuk menghentikan sementara sejumlah kerjasama antara Indonesia dan Australia untuk menyelesaikan isu terkait penyadapan yang dilakukan Australia.

Presiden menyatakan hal itu kepada pers setelah bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Australia, Najib Riphat Kesoema dan sejumlah menteri di kantor kepala negara, Rabu (20/11).

Menteri yang hadir pada pertemuan tersebut antara lain Menlu Marty Natalegawa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan Kepala Badan Intelijen Indonesia (BIN) Marciano Norman.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Luar Negeri Indonesia memanggil pulang Duta Besar untuk Australia di Canberra, Nadjib Riphat Kesoema sebagai jawaban kekecewaan Pemerintah Indonesia atas insiden penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono beserta sejumlah pejabat tinggi Indonesia lainnya.

"Kami memanggil pulang Duta Besar RI di Australia di Canberra untuk konsultasi dan memperoleh informasi tentang apa yang terjadi di Australia," kata Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa kepada pers di kantornya di Jakarta, Senin (18/11).

Marty mengaku sudah berbicara langsung melalui telepon dengan Dubes Nadjib Riphat Kesoema untuk pulang ke Indonesia secepat mungkin. "Saya memintanya tidak hanya membawa cabin bag."

Pesan ´tidak hanya membawa cabin bag´ merupakan istilah diplomasi internasional, yang dapat diinterpretasikan bahwa Nadjib Riphat Kesoema harus lebih lama berada di tanah air.

"Saya sebutkan istilahnya konsultasi karena untuk memeroleh informasi dari duta besar kita. Jadi tidak cerdas atau tepat kalau kita proklamirkan beliau berada di sini satu hari atau dua hari atau tiga hari," kata Marty.

Sebelumnya, media Australia melansir intelijen Negeri Kanguru itu menyadap Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, dan beberapa orang menteri.