Abraham Akui KPK tidak Bisa Periksa Wakil Presiden Boediono
Abraham Admits KPK Cannot Examine Vice President Boediono
Reporter : Reza Syariati
Editor : Hari Utomo
Translator : Intan Permata Sari
Jakarta (B2B) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbentur hukum konstitusi untuk melakukan penyelidikan terhadap Wakil Presiden (Wapres) Boediono dalam kasus bailout Bank Century. Pasalnya, hukum konstitusi memberikan perlakuan khusus kepada Presiden dan Wapres sebagai warga negara istimewa.
Ketua KPK Abraham Samad mengatakan lembaga yang dipimpinnya tidak akan menyentuh Boediono dalam kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) Bank Century.
"Kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap Gubernur Bank Indonesia yang kini menjabat Wakil Presiden merupakan kewenangan KPK. KPK tidak mau melanggar hukum," kata Abraham Samad di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/11/12).
Menurutnya, hukum konstitusi Indonesia memberikan perlakuan khusus kepada presiden dan wakil presiden sebagai warga negara istimewa. Keduanya tidak dapat diproses secara hukum oleh KPK atau penegak hukum lain.
"Sebagaimana tercantum dalam pasal 7B UUD 45, kepala negara harus di proses secara hukum luar biasa," ungkap Abraham.
Jakarta (B2B) - Corruption Eradication Commission (KPK) is prohibited by Constitutional Law to examine Vice President Boediono for Century bailout case. It is because the Constitutional law provides special treatment for President and Vice President as distinguished citizens.
Chair of KPK, Abraham Samad, says that his commission will not examine Boediono for corruption allegation of Short-Term Loan Facility for Century Bank.
“The authority to examine Governor of Bank Indonesia now serving as Vice President lies on KPK and KPK does not want to violate the rules,” says Abraham in DPR office, Jakarta, on Tuesday (20/11).
He thinks that Indonesian constitutional law provides special treatment for President and Vice President as distinguished citizens. They cannot be sued legally by KPK or other law enforcers.
“As stipulated in Section 7B of Constitution, Chief of State is prosecuted by means of extraordinary law,” he says.
