3 Parpol Lolos, 15 Gugur Rekapitulasi Verifikasi Faktual KPU DKI
3 Qualify Political Parties, 15 Fall of the Recapitulation Factual Verification
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Sebanyak 15 partai politik (parpol) dari 18 parpol tidak lolos seleksi verifikasi faktual parpol di DKI Jakarta, yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta di Jakarta, Kamis (3/1). Parpol yang dinyatakan lolos seleksi faktual di Jakarta adalah Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI).
Sementara, 15 parpol yang tidak memenuhi syarat verifikasi faktual adalah Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Kongres, Partai Karya Republik (Pakar), Partai Nasional Republik (Nasrep), Partai Buruh,. Partai Karya Peduli Bangsa (PKBP), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Republik, Partai Kedaulatan, Partai Bhineka Indonesia, Partai Republik Nusantara, PNI Marhaenisme, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI).
Hasil tersebut merupakan akumulasi dari verifikasi faktual di tingkat provinsi dan enam kabupaten/ kota di DKI Jakarta. Verifikasi faktual tersebut merupakan seleksi gelombang kedua yang dilakukan KPU sesuai dengan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Yang merekomendasikan agar KPU mengikutkan 18 partai dalam seleksi faktual, meski sebelumnya telah dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi.
Ketua KPU DKI, Dahliah Umar mengatakan, ada empat aspek yang harus dipenuhi dalam verifikasi faktual oleh setiap parpol. Pertama, kepengurusan inti yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.
Syarat kedua adalah memenuhi syarat domisili kesekretariatan partai. Kemudian, memenuhi keterwakilan pengurus perempuan minimal 30 persen dari total pengurus. Terakhir, memenuhi syarat keanggotaan.
"Keanggotaan minimal 1.000 atau satu per seribu dari jumlah penduduk. Kemudian diambil sampling 10 persen dari kartu tanda anggota (KTA) yang diserahkan," kata Dahliah saat memimpin Rapat Pleno Rekapitulasi Verifikasi Faktual Parpol Provinsi DKI Jakarta.
Parpol kemudian diputuskan lolos seleksi faktual jika mencapai akumulasi 75 persen dari semua persyaratan yang diwajibkan KPU tersebut.
Jakarta (B2B) - A total of 15 political parties of 18 political parties did not pass the selection and verification of factual political party in Jakarta, the DKI Jakarta Election Commission announced in Jakarta, Thursday 3/1). Political parties that passed the selection factual in Jakarta are the Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) and the Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI).
Meanwhile, 15 political parties that do not qualify factual verification is Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Kongres, Partai Karya Republik (Pakar), Partai Nasional Republik (Nasrep), Partai Buruh,. Partai Karya Peduli Bangsa (PKBP), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Republik, Partai Kedaulatan, Partai Bhineka Indonesia, Partai Republik Nusantara, PNI Marhaenisme, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI).
The result is is the accumulation of the factual verification and six provincial districts / municipalities in DKI Jakarta. Factual verification is the second wave of selection conducted in accordance with the decision of the Commission on the Election of the Honorary Board DKPP). Which recommends that the Commission include 18 parties in the selection of factual, although previously been declared not pass selection and administration.
Jakarta KPU chairman, Dahliah Umar said, there are four aspects that must be fulfilled in factual verification by all parties. First, the management core consisting of a chairman, secretary and treasurer.
A second requirement is to qualify the party domicile secretariat. Then, fulfill the board representation of women at least 30 percent of the total board. Finally, to qualify for membership.
"Membership of at least 1,000, or one-thousandth of the population. Then taken sampling 10 percent of the membership card (KTA) is handed over," Dahlia said while leading Plenary Meeting Summary of Factual Verification Political Jakarta.
Political parties then decided to pass the selection factual if it reaches 75 percent of all accumulation requirements required the Commission.
