Tantowi Yahya Dituding MUI telah Khianati UUD 1945
Tantowi Yahya Accused by MUI Betrayed 1945 Constitution
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai kepergian politisi Partai Golkar, Tantowi Yahya ke Israel merupakan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara Indonesia. MUI meminta Badan Intelijen Negara (BIN) dan instansi terkait memeriksa Tantowi Yahya dan rombongan, karena menentang UUD 1945, yang menyatakan segala bentuk penjajahan harus dienyahkan dari muka bumi.
Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Tengku Zulkarnaen meminta BIN dan instansi terkait memeriksa mereka, karena sikap politik negara sesuai Pembukaan UUD 1945 menentang segala bentuk penjajahan.
"Alasan mereka mau mencari penyeimbang atas data dari Palestina hanya kelit lidah belaka. Mereka telah melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Apalagi, kepergiannya tidak mendapat restu dari Golkar dan DPR RI," kata Tengku Zulkarnaen, Rabu (12/6).
Apabila hal ini dibiarkan, katanya lagi, dikhawatirkan pada masa-masa mendatang akan lebih banyak lagi warga Indonesia yang mengkhianati negara seperti pergi ke Israel.
"Indonesia tidak mengakui adanya negara Israel, sebaliknya mengakui negara Palestina. Berarti Israel di mata Indonesia adalah negara penjajah," ungkap Tengku Zulkarnaen.
"Kita selama ini adalah pendukung negara Palestina merdeka dan paling berpengaruh di dunia. Golkar pun mesti menindak tegas anggotanya yang tidak sejalan dengan politik negara," katanya lagi seperti dilansir republika.co.id.
Jakarta (B2B) - Indonesian Ulema Council (MUI) assess measure Golkar Party politician, Tantowi Yahya went to Israel is a betrayal of the nation and state of Indonesia. MUI asks the State Intelligence Agency (BIN) and related agencies examine Tantowi Yahya and his entourage, as opposed to the 1945 Constitution, which states all forms of colonialism should be cast.
Deputy Secretary General of the MUI, BIN and Tengku Zulkarnain asked relevant agencies to examine, as the country´s political stance according the 1945 Constitution against all forms of colonialism.
"The reason they want to find a counterweight on the data from the Palestinians only a pretext. They has been betrayed the nation and state of Indonesia. Moreover, they visit do not get permission from the Golkar Party and the House of Representatives," said Tengku Zulkarnain, Wednesday (12/6).
If this is allowed, he said, he worried about the future there will be more people of Indonesia, who betrayed the country by going to Israel.
"Indonesia does not acknowledge the Israeli state, instead recognizing a Palestinian state. Means for Indonesia, Israel is a colonial state," said Tengku Zulkarnain.
"We have been the supporters of an independent Palestinian state and the most influential in the world. Golkar also must take stern action against its members who are not in line with the country´s political," he said as quoted by republika.co.id.
