Hutan di Indonesia, Pengelolaannya Sangat Buruk
Indonesian Forest Management is Very Bad
Reporter : Gusmiati Waris
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Kebijakan perencanaan dan penganggaran nasional dalam pengelolaan hutan di Indonesia sangat buruk. khususnya di sembilan kabupaten. Angka indeks tata kelola hutan terburuk dibandingkan dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) telah menyelesaikan suatu kajian yang menganalisis kebijakan perencanaan dan penganggaran nasional dalam pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia. Hasilnya, pemerintah kabupaten dalam mengelola hutan dan lahan masih sangat perlu ditingkatkan.
Studi Fitra dilakukan di sembilan kabupaten yakni Sintang, Paser, Muba, Kubu Raya, Mura, Banyuasin, Bulungan, Berau dan Kayong Utara. Kesembilan kabupaten tersebut tersebar di tiga provinsi yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.
"Kinerja pengelolaan hutan dan lahan di sembilan kabupaten yang kami teliti masih buruk," kata Peneliti Seknas FITRA, Hadi Prayitno di Jakarta, Rabu (18/12).
Sektor hutan dan lahan memperoleh angka indeks tata kelola terburuk jika dibandingkan dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Faktor selanjutnya, minimnya ketersediaan wahana partisipasi minimnya pelibatan masyarakat.
"Studi ini menduga, minimnya porsi anggaran yang dialokasikan menjadi salah satu penyebab buruknya tata kelola hutan," ungkap Hadi.
Menurutnya, indeks transparansi dari sembilan kabupaten tersebut hanya 11,4 dari skala 100. Kemudian indeks partisipasi hanya 15,6 dari skala 100.
"Koordinasi antarinstitusi secara horizontal maupun vertikal dalam pengelolaan hutan dan lahan belum berjalan sebagaimana diharapkan. Indeks 31,34 persen mengindikasikan rendahnya koordinasi pemerintah kabupaten," tambahnya.
Jakarta (B2B) - National planning and budgeting policy in forest management in Indonesia is very bad. especially in nine districts. The index number of forest governance is the worst compared to education, health, and infrastructure.
The National Secretariat of the Indonesian Forum for Budget Transparency (Fitra Secretariat) has completed a study that analyzes the national planning and budgeting policies in land and forest management in Indonesia. As a result, local governments should improve the performance of forest and land management.
Fitra study conducted in nine districts namely Sintang, Paser, Muba, Kubu Raya, Mura, Banyuasin, Bulungan, Berau and North Kayong. The nine districts are spread across the three provinces of South Sumatra, East Kalimantan and West Kalimantan.
"Performance management of forests and land in nine districts we studied still bad," Hadi Prayitno, researchers FITRA Secretariat said in Jakarta, Wednesday (18/12).
Index forest governance and land scored worst than education, health, and infrastructure. A further factor, the lack of availability of the means to engage the participation of forest communities.
"This study assumed, lack the portion of the budget allocated to be one of the causes of poor forest governance," Prayitno said.
According to him, the index of transparency of the nine districts only 11.4 on a scale of 100. Then the participation index is only 15.6 of the scale 100.
"Coordination among institutions horizontally and vertically in forest management and land has not run as expected. 31.34 percent index indicates a low coordination of district governments," he added.
