Pertumbuhan Ekonomi 5,7% Sesuai Kondisi Global, kata Gubernur BI
Bank Indonesia Declared Economic Growth of 5.7 Percent Accords Global Condition
Reporter : Gatot Priyantono
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Bank Indonesia menyatakan asumsi pertumbuhan ekonomi yang baru disepakati pemerintah dengan Komisi XI DPR sebesar 5,7%, sudah mencerminkan kondisi perekonomian global yang masih mengalami pelambatan.
"Saya melihat pemerintah dengan menyetujui pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari 5,8 persen, itu sudah mencerminkan bahwa pemerintah paham bahwa ekonomi dunia memang ada koreksi dan berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) seusai rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin malam.
Agus mengatakan pemerintah masih bisa mendorong pertumbuhan lebih tinggi dengan melakukan pembenahan struktural dari sektor belanja, apalagi pemerintah telah mendapatkan ruang fiskal memadai dari realokasi belanja subsidi energi.
"Faktor dalam negeri yang harus diwaspadai adalah apakah sumber pengeluaran pemerintah bisa efektif dan realokasi belanja subsidi untuk pembangunan infrastruktur sudah bisa direalisasi. Ini sangat bergantung dari pemilihan proyek pemerintah, supaya bisa diselesaikan pada 2015," katanya.
Jakarta (B2B) - The Indonesian central bank declared economic growth assumption, which has just been agreed upon by the House of Representatives (DPR) and the government at 5.7 percent, reflected the conditions of global economy which is slowing down.
"I see that the government which set the economic growth target at lower than 5.8 percent reflected its understanding of the fact that the world economic growth is undergoing corrections which affect Indonesias economy," Governor of Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo said after attending a working meeting with Commission XI of the Indonesian House of Representative, known as DPR, here on Monday night.
Mr Martowardojo said that the government could set higher economic growth by conducting structural correction in the expenditure sector. After all, the government already has an adequate fiscal room from the energy subsidy expenditure reallocation.
"External factor that the government should be aware of is whether the governments funding sources can be effective and the reallocation of the fuel oil subsidy expenditure can already be realized. This largely depends on the selection of the governments project that could be finished in 2015," he said.
