Jakarta (B2B) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki kewenangan secara hukum melakukan penyelidikan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, karena hukum konstitusi memberi perlakuan khusus sebagai warga negara istimewa.
 
Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, hukum konstitusi mengatur apabila ada warga negara istimewa melakukan tindak pidana maka yang akan melakukan penyelidikan adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Setelah dilakukan penyelidikan hasilnya akan disidangkan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Apabila dinyatakan bersalah, maka MK akan mengembalikan ke DPR untuk menggunakan hak impeachment," kata Abraham Samad dalam rapat dengan Tim Pengawas (Timwas) Kasus Century di Gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (20/11/12).

Abraham menambahkan, lembaga yang dipimpinnya tidak akan menyentuh Boediono dalam kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) Bank Century.

"Sebagaimana tercantum dalam pasal 7B UUD 45, kepala negara harus di proses secara hukum luar biasa," ungkapnya lagi.

Sementara itu Timwas Century menilai, Wakil Presiden Boediono saat menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) adalah sosok yang bertanggungjawab dalam skandal bailout Bank Century sebesar Rp6,7 triliun.

Terlebih setelah KPK menyatakan telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pemberian FPJP Bank Century oleh dua Deputi Pengawasan BI Siti Fadrijah, dan Deputi Bidang Moneter Divisi Budi Mulya sebagai tersangka.