Jakarta (B2B) - Sistem pengelolaan anggaran negara Indonesia memicu munculnya 'raja kecil' sekaligus merepotkan kementerian dan lembaga negara lainnya dalam menyusun anggaran, karena sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran negara tidak terintegrasi. Sementara di negara lain, perencana dan pelaksana anggaran dilakukan satu lembaga bernama Budget Office (Pusat Anggaran).

Koordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Maulana mengatakan sistem pengelolaan anggaran negara di Indonesia masih terpisah-pisah.

Perencanaan anggaran dikerjakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Penyusunan anggaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan pelaporan akhir tahun menjadi wewenang Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

"Situasi tersebut membuat kekuasaan ketiga instansi pemerintah sangat dominan bagaikan raja-raja kecil. Semua kementerian harus menuruti standar Bappenas dan Kemenkeu bila ingin dana anggaran kerjanya dikucurkan," kata Maulana kepada pers di Jakarta, Minggu (10/3).

Dari studi Fitra, di negara lain fungsi Bappenas dan dua direktorat jenderal Kementerian Keuangan dijalankan satu lembaga saja, sehingga pengelolaan keuangan negara lebih efektif, terkoordinasi, dan akuntabel.

"Di beberapa negara Uni Eropa hanya ada budget office, tidak terpisah-pisah seperti di Indonesia," kata Maulana.