DALAM kehidupan sehari-hari kita sering jumpai hubungan bisnis antara orang dengan orang, atau orang dengan perusahaan dalam urusan jual-beli, sewa-menyewa, pinjam pakai dan lain-lain.

Kegiatan ini menyangkut perikatan dalam ranah privat dan diatur dalam berbagai aturan antara lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Hukum Adat.

Kegiatan tersebut biasanya tertuang dalam bentuk tertulis yang sehari-hari sering kita lihat, kita saksikan bahkan kita lakukan sendiri dalam pembuatan kontrak, rekes maupun surat-surat resmi lainnya.

Beberapa contoh perjanjian kegiatan yang sering dilakukan masyarakat seperti jual-beli, sewa-menyewa maupun pinjam pakai yang disajikan di bawah ini dapat menjadi acuan untuk memenuhi kebutuhan kita dalam melakukan salah satu kegiatan ekonomi tersebut.

Pada prinsipnya, hubungan bisnis ini menganut kebebasan masing-masing untuk berkontrak dan menganut azas ´Pacta Sunt Servanda´ yaitu semua persetujuan yang dibuat ´berlaku sebagai undang-undang´ bagi para pihak yang terikat dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 KUHPer).

Pada umumnya perikatan lahir dari persetujuan atau karena undang-undang (Pasal 1233 KUHPer). Perikatan diartikan sebagai memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPer). Sedangkan persetujuan/perjanjian merupakan perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri kepada seseorang atau lebih (Pasal 1313 KUHPer).

Agar suatu Persetujuan/Perjanjian dianggap sah harus memenuhi empat syarat yakni:
1. Kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri (Pasal 1320 ayat (1) KUHPer)
2. Kecakapan untuk melakukan Perikatan (Pasal 1320 ayat (2) KUHPer)
3. Mengenai suatu pokok persoalan tertentu (Pasal 1320 ayat (3) KUHPer)
4. Oleh sebab yang tidak terlarang (Pasal 1320 ayat (3) KUHPer)

Ilustrasi: Guardian