Diduga Hilangkan Dokumen, PPPI Laporkan KPU ke Polisi
Accused of Losing Documents, PPPI Reports KPU to Police
Reporter : Roni Said
Editor : Taswin Bahar
Translator : Intan Permata Sari
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan komisionernya ke Bareskrim Mabes Polri atas tuduhan penghilangan sejumlah dukumen persyaratan partainya, sehingga tidak lolos mengikuti pemilihan umum tahun 2014.
Laporan tersebut disampaikan Ketua Umum PPPI, Daniel Hutapea yang menuding penghilangan tersebut tidaklah beralasan, karena pihaknya telah memberikan dokumen lengkap.
"Persyaratan yang diberikan PPPI ke KPU itu lengkap, telah dibuktikan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ini kami buktikan ke Bawaslu, bahwa kami lengkap berikan persyaratan, misalnya dokumen, ya banyak persyaratan-persyaratan itu," kata Daniel di Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Jumat (16/11/12).
Daniel menuding KPU membuat keputusan secara sepihak, yakni tidak meloloskan PPPI tanpa melihat kelengkapan persyaratan yang telah diajukan. KPU memutuskan tidak lolos tapi setelah lima hari kemudian barulah mereka membuktikan tidak ada dokumennya.
"Kami mengganggap bahwa diputuskan sepihak, baru mencari kesalahannya kemudian. Jadi dicari-cari keslahannya, dibuang-buanglah berkas kami, di situ kami dianggap tidak memenuhi persyaratan," ungkap Daniel.
Jakarta (B2B) - Indonesian Business and Labor Party (PPPI) reports General Election Commission and its commissioner to Police over the charge of losing a number of documents hence it does not pass the requirements and cannot participate in 2014 General Election.
The report is made by Chair of PPPI, Daniel Hutapea, accusing that the loss is unreasonable because his party has submitted complete documents.
“We have submitted complete requirements to KPU, and it has been proven by Election Supervisory Body. We cross-check it to the Body that we have completed the requirements, such as the documents and other requirements,” says Daniel in Police Headquarters Office on Friday (16/11).
Daniel accuses KPU to make unilateral decision by not passing the party without considering the complete requirements submitted. KPU decides that it does not pass verification, five days later it makes an excuse that the documents are unavailable.
“We consider that it is a unilateral decision before finding our fault. So it is like finding our fault, throwing away our documents and states that wed do not pass the process due to incomplete requirements,” says Daniel.
