Website Kementerian dan Institusi Pemerintah Sarana Transparansi
Indonesian VP Urged Websites of Ministries and State Institutions to Ensure Transparency
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Keberadaan website di kementerian dan lembaga bisa dijadikan sarana untuk menciptakan transparansi. "Karena dengan website maka masyarakat bisa melihat secara langsung yang diinginkan," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta.
Jusuf Kalla yang akrab disapa JK mengajak semua instansi untuk menciptakan transparansi dalam upaya menuju pemerintahan bersih sehingga publik bisa mengetahui kinerjanya secara terbuka.
"Tanpa transparansi, demokrasi tak akan tercapai dan tanpa transparansi, partisipasi masyarkat tak terwujud," kata Jusuf Kalla saat memberikan sambutan dalam Pemberian Anugerah Keterbukaan Informasi pada Badan Publik di Istana Wapres Jakarta, Jumat.
Wapres mengatakan semua pihak yang dimaksud antara lain seperti kementerian, lembaga, BUMN, partai politik, perguruan tinggi, serta pemerintah provinsi
Menurut Wapres, dengan transparansi maka instansi dan cenderung akan menciptakan suatu kinerja yang bersih karena masyarakat akan dapat memantau secara langsung kinerja dan hasil kerjanya.
Jakarta (B2B) - The Indonesian Vice President Jusuf Kalla stated setting up websites of ministries and state institutions could be one way to ensure transparency as "through them, people can directly find the information they seek," the vice president noted.
He has urged all institutions to operate transparently for the public to see their performance towards developing a clean government and democracy.
"Without transparency, democracy cannot be achieved and without transparency, public participation cannot be facilitated," he said in his speech at the presentation of information transparency awards to public institutions at the state palace here on Friday.
Kalla stated that all institutions, including ministries, state offices, state-owned companies, political parties, universities and provincial governments, must adopt transparency to grant the public access to information to develop a clean government and democracy.
He added that transparency could lead institutions to be corruption-free as through it, the public can monitor their performance and output directly.
