BNPB Perkirakan 40,9 Juta Warga Bermukim di Daerah Rawan Longsor

Indonesian Disaster Mitigation Agency Declared 40.9 Million People are at Risk of Landslides

Reporter : Roni Said
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani


BNPB Perkirakan 40,9 Juta Warga Bermukim di Daerah Rawan Longsor
Foto: MailOnline

Jakarta (BNPB) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan 40,9 juta warga Indonesia atau 17,2% dari penduduk Indonesia bermukim di daerah rawan longsor.

"Dari 40,9 juta itu terdapat sekitar  4,28 juta balita, 323.000 penyandang disabilitas dan 3,2 juta lansia yang paling rentan karena mereka termasuk yang paling sulit menyelamatkan diri," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Senin.

Sebagian besar penduduk yang terancam bahaya longsor berdomisili di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merupakan daerah yang terkena longsor paling sering sepanjang 2014.

"Karena daerah tersebut paling banyak penduduknya," kata dia.

Dia mengingatkan agar penduduk tetap waspada karena diperkirakan longsor masih mungkin terjadi hingga awal tahun.

"Dari kejadian longsor pada 2005-2014, puncak longsor terjadi pada Januari dan Februari karena mengikuti pola hujan," kata dia.

Sutopo mengatakan perlu sinergi dari banyak pihak untuk mewujudkan masyarakat yang siap menghadapi bencana. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor, misalnya, diharapkan dapat mencari tempat tinggal yang lebih aman.

Selain itu, konservasi tanah dan air harus diterapkan dalam kawasan lahan.

"Karena tidak ada konservasi tanah dan air, maka longsor hanya menunggu waktu," kata dia.

Dia menyadari bahwa tidak mungkin memaksa 40,9 juta jiwa untuk serentak pindah ke tempat yang lebih aman dari bencana. Oleh karena itu, dia mengatakan pemerintah daerah seharusnya mengimplementasikan tata ruang yang benar untuk meminimalisasi bencana.

Dia mengatakan penanganan bencana belum menjadi prioritas pembangunan jangka menengah pemerintah daerah sehingga anggaran untuk hal tersebut masih belum cukup.

"Idealnya anggaran penanganan bencana sebanyak 1 persen APBN atau APBD," kata dia.

Ia mengungkapkan dana untuk BNPB pada 2014 mencapai angka Rp2,5 triliun beserta dana siap pakai (on call) sebesar Rp1,5 triliun.

"Sementara butuh Rp15 triliun untuk dapat memberikan bantuan bencana yang cepat ke seluruh Indonesia," kata dia.

Jakarta (B2B) - Indonesian Disaster Mitigation Agency, known as BNPB declared at least 40.9 million Indonesian people, which is 17.2 percent of the population of Indonesia, are in danger of landslides.

"Some 40.9 million people are at risk, which includes 4.28 million children, 323,000 persons with disabilities and 3.2 million elderly," a spokesman for the BNPB, Sutopo Purwo Nugroho said here yesterday.

Many areas in West Java, Central Java and East Java were vulnerable to landslides throughout 2014. "This is because the population in those regions increased."

Nugroho called on residents to remain vigilant because landslides might occur till the beginning of next year.

"Judging from the landslides that occurred from 2005 to 2014, the peak season for the disaster is between January and February as it follows the pattern of rainfall," he explained.

He urged people living in areas prone to landslides to seek safe places to reside. In addition, they should also implement soil and water conservation measures in those areas.

"Lack of soil and water conservation measures leads to landslides eventually," he warned.

The spokesman believes that it is not possible to force 40.9 million people to move to a safe place together. Therefore, he added, the government should implement a correct layout to minimize the impacts of the disaster.

According to Nugroho, the disaster had not been a priority of medium-term development, which is why the budget for its mitigation was insufficient.

"Ideally, budget for disaster management needs to be as much as 1 percent of the state or local budget," he remarked.

He revealed that funds for the BNPB in 2014 reached Rp2.5 trillion, besides the cash (on call) amounting to Rp1.5 trillion.

"However, Rp15 trillion is required to provide rapid disaster relief throughout Indonesia," he added.