Saksi Kasus e-KTP di Kemendagri Diperiksa KPK
Indonesian Anti-graft Body Starts Questioning Witnesses in Graft Case e-ID
Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Saksi-saksi kasus pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik tahun anggaran 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri mulai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Para saksi itu diperiksa untuk tersangka S (Sugiharto)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, di Jakarta, Jumat.
Saksi yang diperiksa adalah Kepala Subdit Identitas Penduduk Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Drajat Setyawan, PNS di Kemendagri, Pringgo Tjahyono, Husni Fahmi, dan Suciati, mantan Direktur Umum Percetakan Negara Indonesia, Isnu Wijaya, Direktur Produksi Percetakan Negara Indonesia, Yuniarto, pihak swasta Andres Ginting, dan Direktur Keuangan PT Quadra Solution, Willy N Najoan.
Nama Setyawan selaku ketua panitia pernah disebut oleh mantan bendahara umum Partai Demokrat M Nazaruddin menerima uang US$100 ribu.
Pemenang pengadaan KTP elektronika adalah konsorsium Percetakan Negara Indonesia, yang terdiri atas Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Quadra Solution dan PT Sandipala Arthaput yang mengelola dana APBN senilai Rp6 triliun tahun anggaran 2011 dan 2012.
Pembagian tugasnya adalah PT PNRI mencetak blangko E-KTP dan personalisasi, PT Sucofindo (persero) melaksanakan tugas dan bimbingan teknis dan pendampingan teknis.
PT LEN Industri mengadakan perangkat keras AFIS, PT Quadra Solution bertugas mengadakan perangkat keras dan lunak serta PT Sandipala Arthaputra (SAP) mencetak blanko E-KTP dan personalisasi dari PNRI.
PT. Quadra disebut Nazar dimasukkan menjadi salah satu peserta konsorsium pelaksana pengadaan sebab perusahaan itu milik teman Dirjen Administrasi Kependudukan Kemendagri yaitu Irman dan sebelum proyek e-KTP dijalankan, Dirjen Minduk punya permasalahan dengan Badan Pemeriksa Keuangan.
PT Quadra membereskan permasalahan tersebut dengan membayar jasa senilai Rp2 miliar, maka teman Kemendagri pun memasukkan PT Quadra sebagai salah satu peserta konsorsium.
Program e-KTP ini secara nasional dilaksanakan dalam dua tahap yakni pada 2011 dan 2012. Tahap pertama dilaksanakan di 197 kabupaten/kota dengan target 67 juta penduduk telah memiliki KTP elektronik. Namun, pada pelaksanaannya, terdapat masalah terkait ketersediaan dan distribusi perangkat yang dibutuhkan.
Jakarta (B2B) - Indonesian Anti-graft Body (KPK) on Friday started questioning witnesses in the alleged graft case related to the procurement of electronic identification cards (e-KTP) at the Home Affairs Ministry.
"The witnesses were questioned in the case against S," chief of the KPK Media and Information Section Priharsa Nugraha said, referring to the ministrys director of demographic administration information management who had been named as a suspect in the case.
The witnesses were chief of the population identity sub-directorate of the ministrys directorate general of demography and vital statistics Drajat Wisnu Setyawan and home affairs ministry employees Pringgo Hadi Tjahyono, Husni Fahmi and Suciati.
The other witnesses were former president director of the state printing company Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, PNRI production director Yuniarto, private employee Andres Ginting and PT Quadra Solutions finance director Willy Nusantara Najoan.
On Tuesday, the KPK named the director of demographic administration information management as a suspect in the case.
The anti-graft body believes that S had abused his power in the project, which was worth Rp6 trillion.
To probe alleged corruption charges in the electronic identification cards (e-KTP) project, the KPK on Tuesday searched the office of the directorate general of demography and vital statistics at the home affairs ministry.
Information about the alleged graft case came to light after the KPK received tip-offs from the public in 2012.
"This is the publics complaint. Of course, one of the pieces of information may come from M. Nazaruddin, but the report did not serve as a basis for conducting investigation. A group of people had reported it (the alleged graft case) to the KPK," KPK spokesman Johan Budi said.
Nazaruddin, who is a former treasurer of the Democrat Party, is currently serving a prison term after being convicted on a corruption case.
In September 2013, Nazaruddin informed the KPK about alleged corruption in the procurement of E-KTP, including the alleged flow of funds to a number of House of Representatives (DPR) members.
The E-KTP program was carried out in 2011 and in 2012.
The first phase of the program, which targeted 67 million citizens, was started in August 2011. During the implementation phase, the program encountered several problems related to the availability and distribution of necessary instruments.
