Jakarta (B2B) - Aturan konstitusi yang menghambat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Presiden (Wapres) Boediono atas dugaan keterlibatan dalam kasus bailout Bank Century, mendorong Tim Pengawas (Timwas) DPR segera menyiapkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Anggota Timwas Century DPR, Hendrawan Supratikno mengatakan, kemungkinan besar DPR akan mengajukan usulan HMP. Langkah tersebut diawali dengan keluarnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) keluar maka DPR akan segera menyiapkan HMP.

"Begitu Sprindik KPK keluar, maka kami bisa menyiapkan ke HMP," kata Hendrawan, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/11/2012).

Pendapat senada dikemukakan Anggota Timwas Century, Bambang Soesatyo melalui pilihan DPR untuk menggalang HMP.
 
"Nanti pengambilan keputusan itu harus ada syarat-syaratnya. Saya sih menduga akan banyak permainan politik yang keras di proses itu," kata Bambang.

HMP nantinya akan meminta persetujuan seluruh atau minimal dua pertiga dari seluruh anggota DPR untuk membawa kasus itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apabila berhasil, dan MK sepakat juga dengan kesimpulan DPR atas dugaan keterlibatan Boediono dalam skandal bailout Century, maka DPR bisa melanjutkannya dengan impeachment.

"Jadi kita desak KPK serahkan Boediono kembali ke DPR, untuk diproses di DPR. Itu khusus Boediono," kata Bambang.