Wagub DKI Usulan Gerindra Tidak Perlu Persetujuan Ahok
Prabowo`s Gerindra Party Doesn`t Require Ahok`s Approval
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tidak membutuhkan persetujuan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dalam mengusulkan siapa Wakil Gubernur DKI Jakarta selanjutnya.
"Gerindra tentu akan mengajukan calon wagub yang dianggap cocok mendampingi Ahok, tetapi bukan berarti Gerindra perlu meminta persetujuan Ahok terhadap calon tersebut," Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman melalui pernyataan tertulis, Senin.
Dia menjelaskan berdasarkan Pasal 26 ayat (4) UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 131 ayat 2 PP Nomor 49 Tahun 2008 disebutkan bahwa Kepala daerah mengajukan dua orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usulan partai politik atau gabungan partai politik pengusung.
Menurut Habiburokhman dari ketentuan hukum tersebut jelas Ahok mempunyai kewajiban dan sekaligus batasan. Kewajibannya adalah mengajukan calon wakil Gubernur kepada DPRD dan batasannya adalah harus berdasarkan usul Parpol pengusung.
"Pengaturan ini berlaku karena pada saat pencalonan dahulu Ahok maju dari jalur parpol yakni dicalonkan PDIP dan Gerindra. Berbeda halnya jika dahulu Ahok maju dari jalur calon perseorangan atau independen, maka dia boleh memilih dua orang yang akan diajukan ke DPRD," jelas Habiburokhman.
Dalam waktu dekat Ahok akan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang telah terpilih sebagai Presiden RI. Pelantikan Ahok itu sekaligus menciptakan kekosongan jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta, tempat yang bersangkutan menjabat.
Ahok juga telah menyatakan mundur dari kapasitasnya sebagai kader Partai Gerindra karena perbedaan pandangan mengenai pemilihan kepala daerah dalam RUU Pilkada.
Jakarta (B2B) - Great Indonesian Movement Party (Gerindra) stated that does not need an approval from Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok in naming Jakarta's deputy governor candidate.
"Gerindra will propose candidates who fit Ahok's profession, but it does not mean that Gerindra needs to ask for Ahok's approval," Chairman of the Executive Board ofHabiburokhman said in a statement here on Monday.
He added, tThe laws No. 12/2008 and No. 49/2008 stipulate that the regional head submit two candidates for regional deputy head based on proposals made by a political party or a group of political parties. In line with the laws, Ahok has the responsibility to submit the names of the candidates to the Regional Legislative Council, but it must be based on proposals from a political party supporting him.
Ahok is supported by Gerindra and the Indonesian Democratic Party of Struggle; so, he has to follow the law. If he were an independent candidate, Ahok will have been free to choose two candidates. Gerindra is ready to propose its best cadres--Ahmad Riza and M Taufik--as candidates, Habiburokhman said. Ahok will be installed as Jakarta governor following the election of Joko "Jokowi" Widodo as Indonesia's president.
Last week, Ahok announced that he had quit Gerindra Party, which had supported his political career. He explained that his decision to leave the party arose from his disagreement with the party's proposal regarding a bill on indirect regional head elections.
Since the reform era, Indonesia has been holding direct presidential, regional head, and legislative elections. A bill, however, is now being tabled to amend the election system, according to which the regional heads will be elected by regional legislators rather than being directly elected by the people.
