Suryadharma Jadi Tersangka, Presiden SBY Tentukan Sikap Besok
Indonesian President to Take Decision about His Minister on Monday
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Segera setelah kembali ke Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengambil sikap atas penetapan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 20012-2013. Presiden menegaskan tidak akan dan tidak pernah melakukan intervensi dalam perkara hukum.
"Karena pulang ke Indonesia masih hari libur, mungkin baru Senin saya akan mengambil sikap (terhadap penetapan Suryadharma Ali)," kata Presiden SBY menjawab pertanyaan wartawan, dalam keterangan pers di Hotel Shangri-La, Manila, Filipina, Sabtu (24/5) pagi, seperti dilansir presidenri.go.id.
Dalam kesempatan ini Presiden kembali menegaskan sikapnya terkait kasus dugaan korupsi yang menimpa pejabat negara maupun menteri. "Sikap saya tidak berubah. Kalau ada perjabat negara melakukan korupsi, ya hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Itu juga berlaku bagi menteri," ujar Presiden SBY.
Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Suryadharma sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 2012-2013. Suryadharma sendiri sudah menjalani pemeriksaan di KPK pada Selasa (6/5) lalu ketika masih dalam status sebagai saksi.
Presiden dalam keterangannya menambahkan, akan mempelajari kasus yang menimpa Menteri Agama sebelum mengambil sikap. Menurut Presiden, Suryadharma juga sebaiknya mertimbangkan posisinya sebagai menteri, ketika harus berhadapan dengan persoalan hukum.
"Saya tidak biasa 'menembak-nembak' ketika sedang berada di luar negeri. Nanti setelah kembali ke Jakarta saya akan membuat keputusan terhadap persoalan ini," SBY menandaskan.
Sebelumnya, pada bagian lain keterangan persnya, Presiden SBY menjelaskan bahwa sekarang ini kampanye pemberantasan korupsi kita lakukan lebih progresif dibanding periode-periode sebelumnya. Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan agenda penting pemerintahan sekarang. Jika hal itu dijalankan dengan benar dan tepat, SBY yakin dalam 10 hingga 15 tahun ke depan Indonesia akan makin maju lagi.
Keterangan pers diberikan untuk menjelaskan hasil-hasil kunjungan ke Manlia, baik saat menghadiri World Economic Forum on East Asia maupun kunjungan kenegaraan kepada Presiden Filipina Benigno S. Aquino III. Usai memberikan keterangan, Presiden SBY dan Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono beserta delegasi langsung menuju Bandara Kolonel Jesus Villamor untuk kembali ke Tanah Air. Presiden diperkirakan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pukul 13.30 WIB.
Jakarta (B2B) - President of Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono announced that he will take a decision on Monday regarding Religious Affairs Minister Suryadharma Ali (SDA) who is named as a suspect in a corruption case.
"I think I will take a decision on Monday. It will be a correct step," the President informed Indonesian journalists during a press conference before returning home from Manila, the Philippines, on Saturday morning.
The President reiterated that the right step needs to be taken, so that SDA can concentrate on his legal case and also to prevent any disruption of duties at the Ministry of Religious Affairs.
"As soon as I arrive home, I will take the most appropriate step so that SDA, on one hand, can concentrate on his legal case, and on the other hand, the Ministry of Religious Affairs can continue to function normally. It is an important ministry. A minister is a top decision and policy maker in his or her ministry who should have the complete trust of the public, so that trust is not betrayed," he pointed out.
The President assured that he will take a clear stance on upholding the law.
"The stance I will take will not change. If there is a state or government official or a political party member who is involved in a corruption case, the law must be upheld," Yudhoyono asserted.
He stated that over the past ten years of his leadership, he never considered it a political intervention when an official of the government or a member of the political party that he was leading became a suspect in a corruption case.
"It is because I respect the law, including the Indonesia Anti-graft Commission," Yudhoyono remarked.
He expressed hope that the law will be upheld in the most fair and logical manner for all to witness.
On Thursday, the KPK named Religious Affairs Minister SDA as a suspect in an alleged corruption case related to Hajj funds collected by the government from Hajj pilgrims in Indonesia.
On May 5, the KPK had questioned SDA in connection with the alleged corrupt handling of Hajj funds collected by the government.
SDA, who is also the chairman of the United Development Party (PPP), considered the KPKs decision to name him as a suspect in the case as a "misunderstanding."
"I always pray that the decision to name me as a suspect will just be a misunderstanding," he stated.
However, the KPK strongly denied that there was clearly no misunderstanding in naming Religious Affairs Minister SDA as a corruption suspect.
Deputy Chairman of KPK Busyro Muqoddas noted that the anti-graft body had gathered sufficient evidence to charge the minister.
"Thank God, there is no misunderstanding. We have a clear understanding about the evidence," Busyro affirmed later in the day.
