Jakarta (B2B) - Apabila Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dan Ahmad Fathanah terbukti melakukan pencucian uang dan masuk ke kas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) maka partai dakwah tersebut terancam dibekukan. 

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun mengatakan ketentuan tersebut tercantum di Pasal 6 UU Nomor 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyebutkan bahwa korporasi yang menerimanya dapat dijerat UU TPPU.

"Sementara di Pasal 7 menyebutkan ancaman hukuman jika ada korporasi yang diduga terkait pencucian uang. Sanksi pidananya berupa denda, pembekuan atau dicabut. Nah, partai politik itu korporasi atau bukan? Ya, karena PKS berbadan hukum," kata Tama dalam diskusi Sindo Radio bertajuk ´Uang Dicuri, Uang Dicuci´ di Jakarta, Sabtu (11/5).

Menurut Tama, penegak hukum harus mendalami tiga modus pengaliran dana TPPU ke partai politik yakni bagaimana penempatan uang itu dilakukan, sistem penyamaran, hingga modus penggabungan dengan harta lain.

Ketiga modus itu, ungkap Tama, juga bisa diterapkan dalam kasus-kasus lainnya seperti kasus Hambalang dan Wisma Atlet SEA Games.

"Jadi jangan melihat TPPU ini sebagai bagian untuk melengkapi saja, justru TPPU dimensinya sangat luas. Penegak hukum jangan hanya berpatokan pada perkara korupsi saja," kata Tama.

Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyidik kasus dugaan suap izin daging sapi impor yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dan orang dekatnya Ahmad Fathanah.

KPK kini mulai menyita sejumlah harta benda Luthfi dan Fathanah. Namun, saat hendak menyita enam mobil yang diduga milik Luthfi, KPK mengalami kendala karena PKS tidak mengizinkan keenam mobil dibawa dengan dalih penyidik KPK tak membawa surat penyitaan.