Jakarta (B2B) - Pasangan calon walikota Tegal, H Ikmal Jaya - H Edy Suripno atau Uyip mengancam akan melaporkan ke polisi sejumlah saksi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Tegal selaku pihak Termohon dan dari pihak pasangan calon Walikota Tegal terpilih, Siti Masitha Soeparno - HM Nursholeh selaku pihak Terkait.

Kuasa hukum H Ikmal Jaya - H Edy Suripno, Fadli Nasution mengatakan ancaman melaporkan KPU Kota Tegal sebagai Termohon dan Siti Masitha Soeparno - HM Nursholeh selaku Terkait ke polisi, lantaran keterangan para saksi yang diajukan oleh Termohon dan Terkait, khususnya para Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dinilai palsu.

Keterangan yang dinilai palsu tersebut, kata Fadli Nasution, terkait pengakuan para saksi yang diketahui sebagai anggota PPS, mengaku sudah tidak lagi menjadi tim pemenangan atau tim sukses dari pasangan calon walikota-wakil walikota terpilih, Siti Masitha Soeparno - HM Nursholeh.

"Kami memiliki bukti surat keputusan atas penunjukan mereka dan semuanya sudah diserahkan kepada hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Silahkan saja mereka (para saksi) di hadapan majelis hakim MK mengaku sudah mengundurkan diri sebagai anggota tim sukses Bunda Sitha," kata Fadli Nasution dalam persidangan ketiga gugatan Pilkada Kota Tegal di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (5/12).

Menurutnya, berdasarkan keterangan palsu itulah, yang membuat pihak Pemohon dari pasangan H Ikmal Jaya - H Edy Suripno akan melaporkan keterangan palsu dari para saksi ke polisi.

Fadli Nasution menunjukkan fakta di persidangan ketika para anggota PPS dan KPPS yang diajukan oleh pihak Termohon dan Terkait. "Ternyata, dari delapan saksi yang diajukan pihak Terkait ada enam saksi merupakan anggota KPPS maupun PPS."

Kehadiran dari para saksi KPPS yang diajukan oleh pihak Terkait, membuat heran majelis hakim MK dengan bertanya kepada pihak Termohon, apakah KPUD mengizinkan atau tidak. "Apabila tidak berkenan, KPUD bisa melarangnya atau boleh menghentikan keterangan mereka," kata Fadli Nasution mengulangi pertanyaan majelis hakim MK.

"Dugaan ini selama ini tentang adanya konspirasi akan terbongkar. Bukti-buktinya ada. Keterangan mereka juga bohong semua. Namun bahayanya, keterangan palsu yang mereka sampaikan di MK apabila terbukti akan mendapat sanksi pidana," ungkap Fadli Nasution.