Rachmat Yasin Ditangkap KPK, PPP Prihatin

Bogor District Head Arrest Viewed as Tragedy for PPP

Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani


Rachmat Yasin Ditangkap KPK, PPP Prihatin
Bupati Bogor, Rachmat Yasin (Foto: republika.co.id)

Jakarta (B2B) - Penangkapan Bupati Bogor, Rahmat Yasin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) prihatin, karena juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jawa Barat.

Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi mengatakan penangkapan Bupati Bogor Rachmat Yasin yang juga Ketau Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jawa Barat sebagai musibah yang harus dihadapi dengan tabah.

"Ini musibah. Kita berharap nanti beliau bisa menghadapi dengan baiklah. Kita belum memahami betul seperti apa yang terjadi. Ini kapasitas beliau sebagai bupati, tapi sebagai kader untuk kita, juga mempertimbangkannya posisi beliau sebagai fungsionaris partai," kata Ketua DPP PPP, Arwani Thomafi di Jakarta, Kamis.

KPK menangkap Rachmat Yasin di kediaman pribadinya di Perumahan Taman Yasmin, Sektor II, kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor pada Rabu (7/9) malam.

Yasin ditangkap atas dugaan kasus pemberian izin Rancangan Umum Tata Ruang (RUTR) kawasan Bogor, Puncak dan dan Cianjur. Pada sore sebelum menangkap Yasin, petugas KPK telah menangkap Kepala Dinas Pertanaian dan Kehutanan Kabupaten Bogor M Zairin dan Pegawai Swasta FX Yohan di sebuah restoran di Sentul.

Ia menambahkan pihaknya juga menunggu informasi lebih lanjut dari KPK terkait dengan kasus tersebut. "Kita masih menunggu lebih lanjut informasinya," ucapnya.

Menurut Arwani yang juga anggota DPR RI tersebut, dengan situasi yang terjadi saat ini, DPW Jabar perlu segera membuat antisipasi terutama untuk mengisi kekosongan suara Ketua DPW dalam Rapimnas PPP nanti terkait koalisi.

"Saya kira DPW Jabar harus mengambil sikap, karena memang untuk kepesertaan di forum rapimnas sebagai ketua DPW, selain ketua DPW memang tidak masuk Rapimnas, DPW Jabar saya kira harus mempersiapkan kalau (Rachmat Yasin) tidak bisa hadir," ujarnya.

Ia menambahkan, partainya saat ini juga terus mengikuti perkembangan dari kasus tersebut.

Jakarta (B2B) - Rahmat Yasin, Bogor District Head, West Java was arrested by the Indonesian Anti-graft Body (KPK) is tragedy for United Development Partys (PPP). 

"This is a tragedy. We hope he can face it well. We do not yet know exactly what has really happened. It is in his capacity as a district head, but as a party cadre we will consider his position," PPP Associate Chairman, Arwani Thomafi noted here on Thursday regarding regarding Yasin arrest by the KPK on Wednesday night.

The KPK arrested Rachmat Yasin at his private residence on corruption charges linked to the issuance of a permit relating to the spatial order for Bogor, Puncak, and Cianjur in West Java.

Before arrested Rachmat, chairman of the West Java PPP chapter, the KPK arrested the Head of the forestry service of Bogor district M. Zairin and FX Yohan in a private party held at a restaurant in Sentul, Bogor.

According to Arwani, the party is waiting for further information from the KPK with regard to the case. "We are still waiting for further information," he added.

The KPK is yet to decide whether Rachmat is a suspect in the case.

Arwani who is also a parliament member emphasized that considering the situation, the West Java chapter must immediately take anticipatory measures to fill Rachmats position in the face of a national leadership meeting to decide PPPs coalition stance.

"I think the West Java chapter must take a decision because only a regional chapter chief is allowed to take part in the leadership meeting. So, someone must be prepared to replace Rachmat as he will not be present at the meeting," he pointed.

The Islamic party has recently been shaken by an internal dispute over the partys general chairmans recent decision to coalesce with the Gerindra Party, which is considered to be against the partys rules.

The party plans to soon hold a leadership meeting to resolve the issue.