Jakarta (B2B) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (3/9) menetapkan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai tersangka korupsi terkait pemerasan dan penyalahgunaan wewenang, mewarnai serangkaian kasus hukum yang melibatkan menteri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelang akhir jabatan sebagai presiden.

Menteri Jero Wacik, adalah tokoh senior di Partai Demokrat yang dipimpin SBY, dan menteri aktif ketiga di kabinet SBY yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK.

Presiden terpilih Joko Widodo, yang meraih popularitas yang luas untuk citranya yang bersih, akan mengambil alih sebagai pemimpin negara demokrasi terbesar ketiga di dunia pada 20 Oktober.

KPK, yang terus membidik kasus korupsi di sektor minyak dan gas (migas), menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan suap senilai sekitar Rp9,9 miliar (US$840.979).

"KPK sudah mengeluarkan surat perintah penyidikan per 2 September 2014 tentang peningkatan status menjadi ke penyidikan atas nama tersangka JW (Jero Wacik) dari Kementerian ESDM sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e atau pasal 23 Undang-undang No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 jo pasal 421 KUHP," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain kepada pers di Jakarta, Rabu.

Zulkarnain mengatakan KPK akan meminta pihak terkait untuk mencekal Jero Wacik untuk bepergian ke luar negeri.

Sukhyar, seorang pejabat tinggi di Kementerian ESDM, mengatakan setelah KPK menetapkan JW sebagai tersangka, negosiasi pemerintah dengan dengan Newmont Corp, untuk melanjutkan kegiatan usahanya di Indonesia, tidak akan terpengaruh oleh peningkatan status hukum JW sehubungan dengan kasus ini.

Jero yang kembali terpilih pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 untuk masa jabatan lima tahun sebagai anggota parlemen dan akan dilantik pada 1 Oktober, sampai berita ini diturunkan belum dapat dimintai komentarnya.

Presiden Yudhoyono memilih Jero menjadi menteri ESDM pada 2011.

Jero, mantan menteri pariwisata asal Bali, mendapat kritik keras tahun ini setelah dinilai gagal untuk melarang ekspor mineral mentah yang disinyalir mengakibatkan kerugian miliaran dolar di industri pertambangan.

Sebelumnya, Menteri Agama Suryadharma ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang melibatkan dana negara yang dialokasikan untuk haji, sedangkan pada 2012, Menpora Andi Mallarangeng terpaksa mundur setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus pembangunan kompleks olahraga Hambalang, seperti dilansir MailOnline.