Abraham: KPK akan Verifikasi dan Investigasi Laporan Dipo Alam
Abraham: KPK to Verify and Investigate Report by Dipo Alam
Reporter : Ali Nugroho
Editor : Hari Utomo
Translator : Intan Permata Sari
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memastikan menindaklanjuti laporan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam mengenai dugaan kongkalikong pejabat dan anggota DPR dalam pembahasan anggaran di tiga kementerian.
"Saya telah menerima laporan pak Dipo Alam, tapi belum tahu persis karena belum konfirmasi," kata Abraham Samad di Istora Senayan, Jakarta, Senin (19/11).
KPK akan menindaklanjuti laporan siapa pun, katanya lagi, bukan hanya Dipo Alam. Semua akan diperlakukan sama. "Semua akan ditindaklanjuti. Akan diverifikasi, akan diinvestigasi."
Rabu pekan lalu (14/11) Sekretaris Kabinet Dipo Alam melaporkan tiga kementerian ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adanya kongkalikong antara anggota DPR dan rekanan atau pengusaha terkait penggunaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2012.
Menurut Dipo, apa yang disampaikannya bukanlah tudingan atas nama pribadinya, melainkan atas laporan dari beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari kementerian yang diterima.
"Kami juga crosscheck dengan pejabat yang melaporkan itu, kami himpun semua dan kami crosscheck dengan pejabatnya," tambah Dipo.
Jakarta (B2B) - Chair of Corruption Eradication Commission (KPK) Abraham Samad, makes sure to follow up report by Secretary of Cabinet, Dipo Alam, on the collusion allegation between high officers and members of DPR in the discussion of budget for 3 ministries.
“I have received a report by Dipo Alam, but do not know what it is all about because I have not confirmed it yet,” says Abraham in Istora Senayan, Jakarta, on Monday (19/11).
KPK will follow up any reports from anyone, he says again, not just from Dipo Alam. All will receive equal treatment. “All reports will be followed up, verified, and investigated. “
On last Wednesday, Secretary of Cabinet, Dipo Alam,, reported three ministries to the Commission on the collusion between members of DPR and partners or businessmen related to the use of Revised State Budget and Expenditure (APBN-P) 2012.
Dipo argued that the accusations are not personal ones, instead they are reports from some civil servant officers in the three ministries.
“We also cross check it to the officers reporting it, we collect all evidence and we cross check it again to the high officers,” Dipo adds.
