Jakarta (B2B) - Wacana pemakzulan (Impeachment) Wakil Presiden (Wapres) Boediono yang diduga terlibat dalam skandal bail out Bank Century adalah sesuatu yang mustahil dilakukan.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyatakan secara teoritis memang Impeachment dapat dilakukan namun secara realita politik sulit diwujudkan.

"Sebab, menurut undang-undang seorang presiden atau wapres yang akan dimakzulkan harus didahului dengan pernyataan pendapat oleh DPR bahwa presiden atau wapres terlibat korupsi atau suap," kata Mahfud kepada pers di Jakarta, Jumat (23/11).

Pernyataan pendapat tersebut, kata Mahfud, harus ditetapkan dalam sidang yang dihadiri oleh 2/3 dari seluruh anggota DPR, dan 2/3 dari anggota yang hadir setuju untuk menyatakan Presiden atau Wapres harus di impeachment.

Mahfud meyakini, Partai Demokrat akan mati-matian menolak apabila proses impeachment berjalan. Karenanya anggota Partai Demokrat dan koalisinya tidak akan hadir dalam sidang. Impeachment pun tidak akan terjadi. "Oleh karena itu, menurut saya mungkin kita bermimpi saja soal itu."

Wacana impeachment kembali bergulir setelah Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, lembaganya tidak berwenang menyelidiki Boediono. Menurutnya, lembaga yang berwenang melakukan hal tersebut adalah DPR.

"KPK tidak mempunyai kewenangan secara hukum dalam melakukan penyelidikan. Saya perlu jelaskan dalam teori konstitusi, dan pakar konstitusi ada warga negara yang istimewa kalau melakukan pidana yang akan melakukan penyelidikan adalah DPR," ujarnya, Selasa (20/11/2012). Namun, berselang kemudian Abraham meralat pernyataannya tersebut.