Jakarta (B2B) - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo terus mensosialisasikan sekolah gratis, ternyata masih ada oknum yang nekat melakukan pungutan liar (pungli). Hal itu masih terjadi di SMKN 58 Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur dimana siswa yang akan mengambil Kartu Jakarta Pintar (KJP) diduga dipungli oleh oknum pegawai TU sekolah tersebut.

BY (18), siswa kelas XII menuturkan, dirinya dimintai uang sejumlah Rp 50 ribu oleh oknum pegawai TU saat akan mengambil KJP.

"Alasannya katanya untuk administrasi, ya akhirnya kita bayar. Ada yang ikhlas, tapi ada juga yang terpaksa karena ingin mendapatkan KJP," keluh BY, Rabu (22/1).

DY (17), siswa lainnya menambahkan, oknum yang memungut biaya pengambilan KJP berninisial ES yang tak lain merupakan pegawai TU SMKN 58.

"Saya juga bingung, katanya ambil KJP gratis, kok di sini dimintai uang Rp 50 ribu. Daripada tidak dapat KJp ya terpaksa bayar Rp 50 ribu," kata DY.

Menanggapi hal itu, Kepala SMKN 58, Ngatimin menuturkan, dirinya tak memungkiri adanya pungutan tersebut. Namun, dirinya membantah jika hal itu sifatnya wajib. Terlebih pungutan itu dilakukan hanya sukarela. Meski begitu, ditegaskan Ngatimin, pihaknya telah mengembalikan uang tersebut kepada siswa mulai Rabu (22/1) ini.

Dikatakan Ngatimin, dari total 242 siswa, hanya 170 siswa yang telah memberikan uang masing-masing Rp 50 ribu. Uang tersebut diterima pegawai TU. Karenanya, pihak sekolah berjanji akan memproses oknum pegawai yang melakukan pungli tersebut. Namun mengenai sanksi diserahkan pada Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

"Kalau uangnya sudah kita kembalikan tadi pagi pada seluruh siswa. Mengenai sanksi terhadap oknum pegawai itu, kita serahkan ke Dinas Pendidikan DKI," ujar Ngatimin.