SBY Disadap, Snowden Bisa Ungkap Kecurangan Pemilu dan Kasus Century
Snowden can Reveal Election Fraud and Century Cases of of Intercepts SBY
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Ismail Gani
Translator : Novita Cahyadi
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Situs radio Australia ABC menyebutkan materi intelijen yang dibocorkan Edward Snowden mengungkap Australia menyadap pembicaraan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sejumlah pejabat Indonesia pada 2009.
Dokumen mantan Kontraktor Badan Rahasia Nasional Amerika Serikat (NSA) Snowden itu diperoleh ABC dan Guardian yang disiarkan pada Senin (18/11). Informasi itu menunjukkan intelijen Australia menyadap pembicaraan telepon SBY setidaknya sekali.
Selain itu, intel Australia melacak aktivitas telepon genggam SBY selama 15 hari pada Agustus 2009. Data itu berasal dari Agen Intelijen Elektronik Australia (Defence Signal Directorate sekarang berubah menjadi Australia Signals Directorate).
Penyadapan itu juga ditujukan pada pejabat dan orang dekat SBY, seperti Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Juru Bicara Presiden Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng.
Selain itu Australia menyadap Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa, Menko Ekuin Sri Mulyani, Menko Polhukam Widodo AS, dan Menteri BUMN Syofyan Djalil.
Terkait dengan itu, Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan Snowden bisa saja membuka kasus Bank Century hasil penyadapan Australia terhadap Indonesia apabila Presiden SBY tidak bersikap keras terhadap Australia.
"Saat ini saja Snowden mengatakan Australia menyadap telepon dan pembicaraan SBY. Kalau Presiden SBY tidak bereaksi (terkait penyadapan), tidak mustahil akan dibongkar hal-hal lain yang lebih susbtantif seperti mengenai Bank Century dan Pemilu," kata Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Senin.
Hasanuddin meminta pemerintah Indonesia bersikap keras terhadap Australia yang bisa dilakukan dengan berbagai cara. Sikap keras itu bisa dengan meminta penjelasan secara terbuka dari pemerintah Australia hingga pengembalian Duta Besar Australia di Indonesia.
Hasanuddin tidak menyebut secara spesifik sikap keras apa yang harus ditempuh pemerintah karena bukan kewenangannya. Namun ia meyakini pemerintah memiliki kebijakan dan sikap yang bisa membuat jera negara penyadap.
"Kalau secara diplomatik bisa dengan mengembalikan (dubes Australia di Indonesia) untuk sementara," ujarnya.
Jakarta (B2B) - The Australian ABC radio website reported that Snowden released intelligence materials that reveal Australias intelligence agency intercepted Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyonos telephone conversations in 2009, along with other senior Indonesian officials.
Snowdens document, obtained by ABC and the Guardian, was published on Monday, Nov 18.
Information shows that the Australian intelligence agency intercepted Yudhoyonos telephone conversations at least once. Further, Australia monitored Yudhoyonos cell phone for nine days in August 2009.
The data was obtained from Australias Defence Signals Directorate, the name of which has since been changed to Australian Signals Directorate.
The wiretapping was also intended to listen in on senior Indonesia officials and people close to Yudhoyono, such as Ani Yudhoyono, Vice President Boediono, former Vice President Jusuf Kalla, Presidential spokesman Dino Patti Djalal and Andi Mallarangeng.
Australia also tapped Minister State Secretary, Finance Minister Sri Mulyani Indrawati, Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs Widodo AS, and Minister for State Enterprises Sofyan Djalil.
Related to that, House of Representatives Commission I Vice Chairman TB Hasanuddin said former NSA contractor Edward Snowden could have provided information about the Bank Century case, following revelations about Australias wiretapping of Indonesian leaders telephones.
"Currently, Snowden said that Australia has tapped President Yudhoyonos phone and conversations. If the President does not respond, it is possible to demolish more substantive things, such as the Bank Century and election case," said TB Hasanuddin here on Monday.
Hasanuddin asked the Indonesian government to respond harshly to Australia, which he said could be done in various ways. He explained that a stern stance could require demanding an explanation from the Australian government, as well as expelling the Australian Ambassador to Indonesia.
Hasanuddin did not specifically mention what stance might be taken by the Indonesian government, because it is not his authority, he said. But he believes that the government has policies and attitudes that could deter Australia.
"Like other countries that are asking for an explanation, the president must discuss his response before people react," he said.
