Sekretaris Kabinet akan Laporkan 2 Kementerian lain ke KPK
Cabinet Secretary to Report 2 Other Ministries to KPK
Reporter : Roni Said
Editor : Taswin Bahar
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Setelah melaporkan praktik dugaan korupsi di tiga
kementerian kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sekretaris
Kabinet Dipo Alam mengatakan, Jumat, ia berencana untuk mengajukan
laporan tentang keterlibatan dua kementerian lainnya.
"Saya akan melaporkan (dua kementerian ke KPK) setelah pulang dari Kamboja," katanya.
Dipo
dijadwalkan untuk mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam
kunjungan kenegaraan ke Kamboja pada 17 November hingga 23 November.
"Presiden
tidak ingin saya terburu-buru (melaporkan kasus) karena harus memeriksa
laporan dengan kementerian dan pejabatnya," kata Dipo.
"Seorang menteri menyatakan bersedia untuk memberikan klarifikasi kepada KPK," tambah Dipo.
Dia,
tetap menolak untuk mengungkapkan nama-nama kementerian dimaksud, yang
dilaporkan adalah dugaan mark-up anggaran, tapi dia tidak memiliki
wewenang untuk mengungkapnya dan harus mentaati asas praduga tak
bersalah.
Dipo menyanggah kabar kementerian dimaksud, yang
dilaporkan setelah menerima pengaduan dari sejumlah PNS tentang praktik
korupsi, adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan
Kementerian Pertanian.
Sebelumnya, Sekretariat kabinet
mengedarkan sebuah dekrit, SE-542/Seskab/IX/2012, kepada pegawai negeri
sipil yang bekerja di kementerian untuk melaporkan setiap praktik korup
di institusi mereka bekerja.
Sejumlah pegawai negeri tampaknya
menanggapi keputusan tersebut dengan menyerahkan laporan dugaan korupsi
antara DPR dan beberapa pimpinan perusahaan milik negara (BUMN).
Foto: komhukum.com
Jakarta (B2B) - Following his reporting of alleged corruption
practice within three ministries to the Corruption Eradication
Commission (KPK), cabinet secretary Dipo Alam said on Friday that he
plans to submit reports implicating two additional ministries.
“I
will report [the two ministries to the KPK] after I return from
Cambodia,” he said as quoted by tempo.co. Dipo is scheduled to accompany
President Susilo Bambang Yudhono during a state visit to Cambodia from
Nov. 17 to Nov. 23.
He added that the President was aware of the reports.
“The
president did not want me to be in a rush [to report the cases] because
I have to check the reports with ministries and officials,” Dipo said.
“A minister has also agreed to give clarification to the KPK,” Dipo added.
He,
however, declined to reveal the names of the ministries that he had
reported thus far for alleged budget mark-ups, saying that he did not
have the authority and had to respect the presumption of innocence.
Dipo
denied the rumors that the ministries, he reported after receiving
reports from a number of civil servants about dishonest practice, were
the Ministry of Defense, the Trade Ministry and the Agriculture
Ministry.
Earlier, the Cabinet secretary circulated a decree,
SE-542/Seskab/IX/2012, to civil servants working at ministries that
urged civil servants to report any corrupt practice they are aware of in
their institutions.
A number of civil servants apparently
responded to the decree by submitting reports of alleged corruption
between House of Representatives members and several executives of
state-owned enterprises.
