Jakarta (B2B) - Ada tiga hal yang melanggengkan krisis demokrasi di Indonesia sehingga demokrasi tidak lagi berkhidmat pada kedaulatan rakyat. Indikatornya, pada bergesernya watak demokrasi yang seharusnya menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan beralih ke elit politik.

Demikian dikemukakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD saat menjadi pembicara dalam kegiatan Pidato Kebudayaan 2012 dengan tema " Mengembalikan Daulat Rakyat Demokrasi Kita" di Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya, Jakarta, Sabtu (10/11/12).

"Demokrasi kita dalam krisis, karena rakyat yang semestinya merupakan elemen esensial dalam negara demokrasi diperalat dan nyata-nyata tak menikmati demokrasi, " kata Mahfud.

Pergeseran pertama, kata Mahfud, demokrasi menjadi oligarki. Dalam terminologi politik, oligarki diartikan sebagai sebagai suatu sistem politik ketika berbagai keputusan diambil hanya oleh segelintir elit yang memegang kekuasaan.

"Bahkan ada yang mengatakan salah satu ciri kuat demokrasi Indonesia hingga kini ialah oligarki elit," ucap Mahfud.

Alasan kedua menurut Mahfud, oligarki itu diikuti maraknya perilaku koruptif. Ketika segelintir elit dapat menentukan keputusan politik pemerintahan, maka kecenderungan mereka untuk berbuat korup relatif besar.

"Ketiga demokrasi lebih dinikmati elit, bukan rakyat. Ini bertentangan dengan watak demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi," ungkapnya lagi.

Foto: republika.co.id