Dipo Alam ke KPK untuk Tangani Kasus Century?
Dipo Alam Goes to KPK for Century Case?
Reporter : Reza Syariati
Editor : Mohamad Aslan
Translator : Intan Permata Sari
Jakarta (B2B) - Partai Golkar mensinyalir kedatangan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan sekadar melaporkan dugaan korupsi di kementerian. Dipo diduga berupaya 'menyetir' aparat KPK agar bersikap 'lunak' menyikapi rekomendasi diungkapnya kasus korupsi Bank Century.
Sinyalemen tersebut dikemukakan Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo yang menilai langkah Dipo Alam sebagai upaya menekan KPK. Pasalnya, Selasa pekan depan (20/11) kasus Century akan dilaporkan KPK kepada Tim Pengawas Century DPR.
"Laporan itu hanya akal-akalan saja. Saya menduga Dipo datang untuk menekan KPK agar tidak membuka kasus Century yang akan dilaporkan KPK kepada DPR, Selasa depan," ungkap Bambang Soesatyo melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (16/11).
Kendati demikian, apabila Dipo Alam benar-benar melaporkan dugaan kongkalikong anggaran di tiga kementerian, Bambang menyatakan mudah-mudahan laporan itu disertai dengan dukungan bukti-bukti yang
kuat agar proses hukumnya bisa ditindaklanjuti KPK.
"Kalau sekadar membuat sinyalemen, itu hanya membuat gaduh. Ingat, akhir-akhir ini, pemerintah, termasuk kantor presiden, sudah beberapa
kali membuat gaduh," kata politisi Partai Golkar itu.
Maksudnya gaduh, ungkap Bambang, seperti langkah Menteri BUMN Dahlan Iskan yang membuat sinyalemen pemerasan BUMN oleh beberapa anggota DPR. Tapi ketika melapor ke BK DPR tidak didukung dengan bukti
permulaan yang memadai.
"Sejumlah anggota DPR yang telanjur disebutkan identitasnya sangat dirugikan, karena apa yang dilakukan Menteri BUMN tak lebih dari pembunuhan karakter," kata dia.
Kegaduhan lain, katanya lagi, ketika orang-orang di kantor presiden dengan kontroversi pemberian grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada terpidana mati kasus narkoba, Meirika Franola
alias Ola. Kantor presiden menjadi sasaran kecaman publik.
"Lalu, Dipo tampil dengan isu kongkalikong DPR dan kementerian dalam penyusunan APBN," tuturnya.
Jakarta (B2B) - Golkar Party assumes that Dipo Alam’s visit to KPK is not only to report corruption allegation in ministries. The Secretary of Cabinet is suspected of persuading KPK officers to be ‘soft’ in responding to
the recommendation to reveal Century Bank corruption case.
It is stated by member of Commission III of DPR, Bambang Soesatyo, assuming that Dipo tries to put pressure on KPK because on Tuesday (20/11), KPK will report the case to the House’s Century case
supervising team.
“The report is only fabricated, I assume that Dipo came to put pressure on KPK to not reveal the case which will be reported to DPR on Tuesday,” said Bambang in his written statement received in Jakarta on Friday (16/11).
Nevertheless, if Dipo really reports the budget collusion allegation in three ministries, Bambang stated that hopefully the report provides strong evidence so that its legal process can be followed up by KPK.
“Showing signs would only make a fuss. Remember that recently the government, including President’s office has frequently made some scenes,” said the Golkar politician.
For example Minister of State-Owned Enterprise, Dahlan Iskan, who reveals signs of extortion to state-owned enterprises by some House members, but when reporting to the House’s Honorary Council, he did
not give appropriate initial evidence.
“A number of DPR members accused feel dishonored because it is only character assassination,” he said.
Another example is when Presidential staffs are involved in the controversy of clemency given to suspect of drug case, Meirika Franola alias Ola by President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). They are
harshly criticized by the public.
“Later on Dipo brings out collusion case between DPR and ministries in drafting the state budget,” he said.
