Jakarta (B2B) - Pemerintah harus memanggil duta besar negara-negara yang diduga menyadap telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk penjelasan karena merupakan keprihatinan nasional.

"Ini bukan hanya perhatian Presiden tapi jadi masalah," kata Wakil Ketua Partai Gerakan Indonesia (Gerindra) Fadli Zon.

Seperti diberitakan sebelumnya oleh Australia Sidney Morning Herald pada hari Jumat, Perdana Menteri Kevin Rudd meraih manfaat atas kegiatan spionase terjadi ketika Presiden Yudhoyono menghadiri KTT G20 di London pada 2009.

Sebuah sumber anonim yang dekat dengan pemerintah Australia mengatakan, pada April 2009, delegasi Australia memperoleh dukungan intelijen dari Inggris dan Amerika Serikat.

Zon mengatakan itu tidak cukup bagi Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa hanya meminta klarifikasi dari negara yang dituduhkan, karena hanya akan menunjukkan kelemahan Indonesia dalam diplomasi.

"Pemerintah harus bertindak lebih tegas dengan memanggil duta besar negara-negara tersebut," katanya.

Fadli Zon juga berharap untuk evaluasi prosedur keamanan Presiden dan mencegah hal yang memprihatinkan tersebut kembali terulang.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan bahwa insiden itu sangat memprihatinkan terhadap kode etik hubungan internasional.

"Jika benar maka sangat memprihatinkan dan melanggar kode etik hubungan internasional," kata Marty.

Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Marciano Norman mengatakan bahwa insiden tersebut masih dalam verifikasi.

"Kami tidak sepenuhnya percaya pada berita. Hal ini masih sepihak sehingga klarifikasi dari pihak lain yang diperlukan. Kami mencari informasi yang benar. Saat ini masih dalam proses," kata Marciano.

Marciano mengatakan bahwa seorang kepala negara harus memperoleh jaminan keamanan selama kunjungannya ke negara lain, tidak hanya saat melakukan kegiatan, tetapi juga dalam hal keamanan informasi.

Kegiatan penyadapan, kata dia, memaksa Indonesia untuk melakukan upaya maksimal untuk mengevaluasi sistem keamanan sehingga tidak akan terulang lagi.

Ia menilai perkembangan teknologi yang cepat saat ini membutuhkan keterampilan khusus untuk mencegah kebocoran informasi negara.