Surabaya (B2B) - PT Lapindo Brantas diminta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera menyelesaikan kewajibannya, untuk membayar sisa tanggungan kepada korban lumpur Lapindo.

Mahkamah Konstitusi belum lama ini mengabulkan uji materi korban semburan lumpur Sidoarjo di area peta terdampak. Menurut MK, pasal 9 ayat 1 huruf a UU Nomor 15/2012 tentang APBN 2013 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga kewajiban untuk membayar menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas, bukan beban negara melalui APBN.

"Saya sudah mengirim surat ke PT Lapindo, meminta mereka segera menyelesaikan tanggungannya ke korban lumpur Sidoarjo di area terdampak. Masalah ini harus segera selesai, kasihan mereka," kata Presiden SBY kepada para pimpinan media massa di Surabaya, Sabtu malam.

Tanggung jawab negara adalah untuk memaksa Lapindo Brantas melalui kekuasaannya agar menyelesaikan ganti rugi terhadap warga korban lumpur Sidoarjo di area terdampak.

PT Lapindo Brantas adalah anak perusahaan dari Bakrie Brothers Group, kelompok usaha milik Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie yang maju di Pemilu 2014 sebagai calon presiden, telah membayarkan sebagian dana kompensasi bagi korban terdampak dari Lumpur Lapindo.

Semburan lumpur memaksa banyak warga di Sidoarjo meninggalkan tempat tinggalnya setelah terkubur lumpur dari gas Lapindo. Lumpur juga membenamkan banyak pabrik, lahan pertanian dan jalan.

SBY menjelaskan kewajiban Lapindo Brantas saat ini masih menyisakan tanggungan ganti rugi kepada warga korban area terdampak sekitar Rp700 miliar dan kurang lebih Rp600 miliar yang berupa bisnis (komersial).

Sedangkan korban yang di luar area terdampak memang menjadi tanggung jawab negara dan sudah dianggarkan di APBN 2014 sebesar Rp1,3 triliun.

"Saya sebagai Kepala Negara meminta Lapindo untuk segera menyelesaikan kewajibannya. Kalau tidak, negara terpaksa akan membawa ke proses hukum," kata Presiden.