Jakarta (B2B) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sengaja menghindari panggilan rapat dari Tim Pengawas Century DPR, karena tidak mau mengungkapkan hasil pemeriksaan KPK terhadap mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Washington, AS belum lama ini. Menyikapi hal itu, KPK sudah membalas surat panggilan DPR untuk menjelaskan perihal penolakan rapat kerja dengan DPR.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjoyanto menegaskan bahwa ketidakhadiran pimpinan KPK dalam rapat Timwas Bank Century, karena DPR dalam suratnya meminta KPK sebagai penyidik untuk membuka hasil pemeriksaan atas saksi Sri Mulyani.

"Aturan perundang-undangan melarang KPK membuka hal itu, dan ketentuan itu berlaku di seluruh dunia. Tidak bisa kami membuka hasil pemeriksaan, bahkan kepada DPR. Kalau KPK diminta untuk menjelaskan hasil pemeriksaan Sri Mulyani, tentu tidak bisa. Demi hukum tidak boleh. Ketentuan itu universal,"
 kata Bambang Widjojanto di Jakarta, Rabu (29/5).


"Awalnya, kami beritahukan ada perkembangan menarik kasus Century ke DPR, dari hasil pemeriksaan Sri Mulyani. Namun seperti apa perkembangannya tidak bisa. Kalau soal progres kasusnya sudah kami laporkan, itu juga bagian dari akuntabilitas KPK," tuturnya.

Bambang menyanggah apabila dikatakan KPK bersikap tertutup terhadap kemajuan penanganan kasus Century. Menurutnya, KPK terus bergerak dalam kasus tersebut.

"Kita sekarang kita periksa saksi-saksi. Kita masih mau kirim orang ke australia. Jangan diburu segera menuntaskan, atau membawanya ke pengadilan. Kalau cepat-cepat, tidak prudential hasilnya, siapa yang tanggungjawab," ujar Bambang.

DPR mengundang KPK untuk melakukan pertemuan dengan Timwas, sedianya membahas temuan baru KPK dari pemeriksaan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Amerika Serikat pada awal Mei 2013.

Sebelumnya diberitakan, ketika KPK tidak hadir dalam rapat Timwas, Rabu (29/5), pimpinan rapat, Shohibul Imam, menyatakan akan memanggil paksa KPK pada rapat berikutnya. Rencananya, rapat Timwas Century digelar kembali pada 5 Juni 2013.

"Kami mengharapkan KPK benar-benar bisa hadir dalam rapat. Sebelum tanggal 5 Juni, kami akan komunikasi dengan KPK. Kalau tidak datang, kami akan tetap rapat dan memutuskan apa yang akan kita lakukan," katanya.

Bukan kali ini saja KPK menolak undangan Timwas Century. Pekan lalu, KPK juga menolak hadir. Alasannya, menghindari konflik kepentingan karena pertemuan itu juga akan dihadiri sejumlah pegawai Bank Indonesia yang berpotensi menjadi saksi KPK.