Bandung, Jawa Barat (B2B) - Pemerintah RI melalui Kementerian Koperasi dan UKM akan menggandeng pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi sebagai mitra strategis untuk pembinaan dan pengawasan koperasi yang dibagi sesuai wilayah keanggotaan menyikapi sistem desentralisasi sesuai ketentuan otonomi daerah, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan siap mendukung visi dan misi Deputi Bidang Pengawasan Koperasi di Kementerian Koperasi dan UKM.

Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kemenkop UKM, Meliadi Sembiring mengatakan pemerintah pusat memandang penting kerjasama dengan pemerintah daerah sehingga kementerian dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membina dan mengawasi koperasi dengan menempatkan peran pemerintahan daerah sebagai mitra strategis.

"Kerjasama strategis tersebut sebagai solusi terhadap sistem desentralisasi karena mengakibatkan kewenangan urusan pembinaan dan pengawasan koperasi dibagi sesuai wilayah keanggotaan, dan pemerintah pusat berupaya melakukan pembinaan dan pengawasan koperasi," kata Meliadi Sembiring di Bandung pada Jumat ketika menutup 'Workshop Penerapan Kepatuhan Koperasi' di Garden Permata Hotel.

Kegiatan workshop yang dipimpin oleh Asisten Deputi Kepatuhan, Mohammad Yusuf Choerullah dihadiri 100 orang para pembina koperasi dari seluruh Provinsi Jawa Barat, koperasi induk wilayah (Kopinwil), akademisi, dan asosiasi usaha kecil dan menengah (UKM).

Tampak hadir anggota majelis pakar Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Indra Fahmi; akademisi koperasi Soebroto Hadisoegondo dan akademisi koperasi dari Universitas Diponegoro, Edy Rahardja; Sekretaris Deputi Pengawasan Koperasi, Daniel Asnur; dan Kepala Bagian Umum Deputi Pengawasan, Rudy Witjaksono.

Meliadi Sembiring menambahkan sasaran dari advokasi dan kerjasama kementerian dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan koperasi dalam menjalankan perangkat organisasi dan kegiatan usahanya dapat berjalan lancar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Bagi koperasi yang bermasalah maka dapat diperoleh suatu metode pembinaan atau advokasi kepada koperasi untuk mengembalikan koperasi yang bermasalah kepada jati diri koperasi sesuai amanat undang-undang," kata Meliadi.

Keinginan Kemenkop UKM disambut baik oleh Kepala Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat, Dudi Sudrajat Abdulrahim yang mengantisipasi langkah pemerintah dengan melakukan restrukturisasi organisasi pada kantor yang dipimpinnya, karena diakuinya pengawasan koperasi belum maksimal dan kegiatan workshop diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawas koperasi di Jawa Barat.

"Komitmen kami untuk mendukung kegiatan pengawasan di kementerian, kami pekan lalu juga mengikuti bimbingan teknis dari kementerian keuangan dan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan sebagai antisipasi koperasi dimanfaatkan untuk mengeruk untung," kata Dudi.

Yusuf Choerullah menambahkan setelah Makassar (Sulawesi Selatan), Mataram (Nusa Tenggara Barat), dan Bandung (Jawa Barat) maka kegiatan serupa akan dilaksanakan di provinsi lain seperti Bali dan Sulawesi Utara dalam waktu dekat.

Menurutnya, kolaborasi kementerian dan pemerintah provinsi menyusun peraturan akan bermanfaat untuk pengendalian dan pengawasan secara internal bagi koperasi, diikuti penyamaan persepsi bagi anggota selaku pemilik, pengurus dan pengawas serta pengelola koperasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

"Tercapainya efektifitas kerja baik dalam pelaksanaan pengelolaan organisasi managemen/kelembagaan, pengelolaan usaha koperasi maupun pengelolaan keuangan koperasi. Efisiensi dan effekifitas dalam hal pengawasan baik internal oleh  pengawas maupun eksternal oleh pejabat pemerintahan," kata Yusuf.