Suryadharma Ali, Asetnya Dilacak oleh KPK
Indonesian Anti-graf Agency Will Trace Religious Affairs Minister Wealth
Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Harta kekayaan dan aset Menteri Agama Suryadharma Ali akan dilacak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait statusnya sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun anggaran 2012-2013.
"Akan kami tracing (lacak), kami berangkat bukan dari kecurigaan, tapi dari tracing," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di gedung KPK Jakarta, Jumat.
Sedangkan berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 4 September 2012, Suryadharma memiliki harta berjumlah Rp24 miliar atau meningkat hingga Rp7 miliar dari pelaporan sebelumnya pada 17 Desember 2009 yaitu sebesar Rp17 miliar.
Dalam LHKPN tersebut, ketua umum Partai Persatuan Pembangunan itu hanya mencantumkan kepemilikan satu mobil merek Honda Jazz.
"Makanya akan kami konfirmasikan (mengenai mobil itu), penelusuran aset untuk harta yang bergerak maupun tidak bergerak," jelas Busyro.
Jakarta (B2B) - The Indonesian Anti-graft Agency (KPK) investigators will trace the wealth of Religious Affairs Minister Suryadharma Ali, who was named as a suspect in a corruption case linked to haj pilgrimage management.
"We are tracing (the suspects assets). We do it not by causing suspicion, but by referring to the state officials wealth disclosure forms (LHKPN)," Busyro Muqoddas, KPK commissioner told the press here on Friday.
According to the LHKPN that he submitted on September 4, 2012, Suryadharma Ali said the total net value of his assets was Rp24 billion or that it increased by about Rp7 billion from his previous wealth disclosure of Rp17 billion, he said.
Among the assets that he disclosed in his wealth report was a Honda Jazz mini-sedan. "That is why we need to confirm about this car. We are tracing the assets, such as property and vehicle," Busyro added.
The KPK investigators also referred to the Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK)s reports in tracing the suspects wealth, he said, adding that this can possibly end with money laundering charges.
