Penyadapan, Presiden Minta Menlu Klarifikasi Isu Spionase
President Urged Foreign Minister to Seek Clarifications over Spionage Issue
Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk melakukan komunikasi dan klarifikasi tentang kabar penyadapan oleh pihak-pihak asing di Indonesia.
"Presiden telah menerima laporan Menlu. Presiden meminta Menlu berkomunikasi dan meminta klarifikasi ke pihak-pihak terkait (tentang kabar penyadapan)," kata Julian di Istana Negara, Jakarta, Jumat, menanggapi laporan media Australia tentang keberadaan alat penyadap di perwakilan AS dan Australia di Jakarta.
Menyusul beredarnya kabar penyadapan itu, Kementerian Luar Negeri telah melakukan komunikasi ke pihak-pihak terkait atas nama Pemerintah Indonesia untuk mencari konfirmasi resmi. Komunikasi yang dilakukan Menlu itu, tambah Julian, untuk memberikan kepastian atas kabar tersebut,
"Tapi pada prinsipnya kalau benar seperti diberitakan sungguh ini sangat disesalkan karena suatu hubungan diplomasi tidak boleh terkontaminasi dengan aksi penyadapan," katanya.
Sementara itu Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah menyampaikan sikap terkait pemberitaan media tentang dugaan penyadapan dan memanggil pihak-pihak terkait.
"Dan apabila benar tentu kita tidak happy, apabila ada kita pasti akan sampaikan itu adalah tidak profesional," katanya.
Ia juga menegaskan bahwa aksi penyadapan tidak lazim dilakukan. Namun, tambah dia, Pemerintah Indonesia akan menanti penjelasan resmi dari pihak-pihak tersebut dulu.
Jakarta (B2B) - President Susilo Bambang Yudhoyono has urged Foreign Minister Marty Natalegawa to ask for clarifications from concerned parties regarding wiretapping issues by foreign embassies in Indonesia.
"The President has received the foreign ministers report over the issue. The President asked the minister to communicate with the parties concerned and ask for their clarifications," Presidential Spokesman Julian Aldrin Pasha said in Jakarta on Friday (1/11).
He said that in response to the news about the alleged tapping activities, the ministry of foreign affairs had conducted communications with parties concerned to seek official confirmation.
"If the report about the wiretapping is true, it should be regretted because a diplomatic relation should not be contaminated by a tapping activity," he said.
Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs Djoko Suyanto said the Indonesian government had expressed its attitude with regard to the alleged espionage activities.
"If this is true, of course it would make us unhappy and we will say it is unprofessional," he said.
He stressed that wiretapping was an indecent act, yet the Indonesian government was still waiting for official explanations from the parties concerned.
