Freeport Lepas Saham Bertahap ke Publik Oktober 2015 Hingga 2019
Freeport Indonesia is Set to Release Some of Its Shares to Public
Reporter : Gatot Priyantono
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Syamsuddin mengatakan pihaknya siap melepas sebagian kepemilikan saham mereka ke publik pada Oktober mendatang. Saham dilepas secara perlahan-lahan hingga 2019 atau dua tahun sebelum masa kontrak perusahaan yang bermarkas di Amerika Serikat ini berakhir.
"Proses private placement sudah disetujui. Kami ikuti semua ketentuan pemerintah Indonesia," kata Maroef setelah rapat kerja dengan DPR pada Selasa (23/6).
Menurutnya, sekitar 20% akan bakal dilepas Freeport tahun ini dan sisanya dilakukan secara bertahap pada 2019. Saat ini sekitar 9,36% saham sudah dimiliki pemerintah namun dia enggan menyatakan berapa porsi saham yang akan dijual ke publik.
Penjualan saham Freeport tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Divestasi juga menjadi bagian dari enam kewajiban Freeport dalam rangka perpanjangan Kontrak Karya.
Jakarta (B2B) - President Director of Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin stated that his company is set to release some of its shares to the public in October. Freeport’s shares will be gradually offered to the public till 2019 or two years prior to the expiry of its contract.
“The process of the release has been approved. We all abide by the Indonesian government’s regulations,” he said after a hearing with the parliament here on Tuesday (6/23).
According to him, Freeport plans to release 20 percent of its shares this year, while the remaining will be released gradually in 2019. The Indonesian government presently controls 9.36 percent of Freeport’s shares, however Maroef reluctant to detailing the percentage of Freeport’s shares to be offered to the public.
The sales of Freeport’s shares are laid out in the Presidential Regulation No. 77 Year 2014 on the Third Amendment to the Government’s Regulation No. 23 Year 2010 on the Implementation of Mineral and Coal Business Activities. The divestment is also part of Freeport’s six obligations to extend its work contract.
