KPK Sita Sejumlah Dokumen dari Kemendagri
Several Documents from Indonesian Home Ministry Seizes by Anti-graft Agency
Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Sejumlah dokumen maupun data elektronik disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan perusahaan swasta dalam penggeledahan kasus dugaan korupsi pengadaan paket KTP berbasis nomor induk kependudukan elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011--2012.
"Dari hasil penggeledahan di beberapa tempat, penyidik menyita beberapa dokumen baik dalam bentu kertas maupun elektronik. Jadi yang disita hanya dokumen," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu.
Pada Selasa (22/4) KPK menggeledah beberapa tempat terkait kasus ini yaitu antara lain di ruang Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri dan PT Quadra Solution di gedung Menara Duta lantai 7 Jalan H.R Rasuna Said Kavling B 9 Jakarta Selatan.
"Tapi tidak spesifik disebutkan dokumen dari ruang mana," tambah Johan.
Sedangkan mengenai kerugian negara, KPK menduga kerugian mencapai Rp1,1 triliun akibat dugaan korupsi kasus tersebut.
"Sementara perhitungan kasar di tingkat penyelidikan adalah Rp1,12 triliun karena anggaran ini ada dua periode yaitu pertama anggaran 2011 sekitar Rp2 trilun dan pada 2012 ada lebih dari Rp3 triliun sehingga dua anggaran itu sekitar Rp6 triliun," jelas Johan.
Jakarta (B2B) - The Indonesian Anti-graft Agency seized several electronic documents while searching the offices of the home affairs ministry and private company to probe the alleged corruption charges in procuring electronic identification cards (e-KTP) on Tuesday.
"During the search in several places, investigators seized several documents in paper and electronic forms. So we only seized documents," KPK spokesman Johan Budi stated here on Wednesday.
On Tuesday, KPK investigators searched several places related to the alleged graft case, including the home affairs ministers room, the office of the Directorate General of Demography and Vital Statistics at the Home Affairs Ministry and the office of PT Quadra Solution on the seventh floor of Menara Duta building in South Jakarta.
Johan predicted that the alleged graft case led to a state loss of Rp1.1 trillion.
"According to rough calculation at investigation level, the loss reaches Rp1.12 trillion. The budget allocation for the project was disbursed in two phases, with the first phase involving around Ep2 trillion in 2011 and the second phase involving more than Rp3 trillion in 2012. In total, the budget allocation reached Rp6 trillion," he explained.
