Jakarta (B2B) - Kantor Kementerian Agama digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun anggaran 2012-2013 di Kementerian Agama hingga ke Arab Saudi.

"Setelah ada penetapan tersangka, sejak pagi memang dilakukan penggeledahan di Kementerian Agama, salah satu yang digeledah di ruang Direktur Jenderal Haji dan Umroh," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis.

Dirjen Haji dan Umroh Kementerian Agama adalah Anggito Abimayu yang juga pernah dimintai keterangan pada 19 Maret 2014.

Pada Kamis (22/5), KPK menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka pertama dalam kasus tersebut karena diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan.

Total anggaran dalam penyelenggaraan haji periode 2012-2013 mencapai lebih dari Rp1 triliun yang terdiri atas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pemondokan, hingga transportasi jamaah haji di Arab Saudi.

KPK juga minta keterangan anggota DPR dalam penyelidikan tersebut yaitu mantan Wakil Ketua Komisi VIII fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini dan anggota Komisi VIII fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar. 

Suryadharma terakhir kali dimintai keterangan dalam kasus ini pada 6 Mei lalu.

Pada permintaan keterangan tersebut Suryadharma Ali mengaku bahwa penetapan anggaran berdasarkan pembicaraan dengan anggota DPR.

"Kalau penetapannya (dana haji) lewat DPR, jadi berapapun yang kita keluarkan itu lewat DPR," kata Suryadharma pada Selasa (6/5).

Ia pun mengatakan bahwa audit dana haji selalu dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.