KPK Selidiki Penerima Dana Bailout Bank Century
KPK Investigating Recipients of Bank Century`s Bailout Fund
Reporter : Rusdi Kamal
Editor : Ismail Gani
Translator : Novita Cahyadi
 b.jpg)
Jakarta (B2B) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki penerima dana bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun, dalam kasus korupsi Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP).
"KPK ingin saya memberikan rincian dana talangan Rp6,7 triliun - mana dana yang ditransfer dan penerima dana," kata Robert Tantular, Senin (16/9).
Robert Tantular juga mempertanyakan pada Jumat (13 September) pada kasus yang sama.
"Saya tidak yakin karena saya ditahan di Mabes Polri pada saat itu," tambahnya.
Dia tidak yakin jika mantan Direktur Utama Bank Mutiara, Maryono, tahu tentang pencairan dana talangan. Bank Mutiara adalah nama Century setelah diambil alih oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
Pada Jumat, Robert menjelaskan kronologi permintaan dana bailout. Pada 29 Oktober 2008, pengelolaan Bank Century diterapkan bagi fasilitas aset repo bernilai Rp1 triliun di Bank Indonesia (BI/bank sentral).
Tapi BI tidak memberikan Century permintaannya. Pada 13 November 2008, Bank Century mengalami masalah default. Jadi, pada 14 November 2008, BI menyediakan FPJP Bank Century sebesar Rp689 miliar.
Pada Senin, KPK dijadwalkan memeriksa Direktur Kebijakan Makro-prudensial BI, Agusman pada kasus yang sama.
Robert saat ini menjalani hukuman penjara sembilan tahun di Lapas Cipinang, Jakarta Timur, karena ia terbukti melakukan tiga kejahatan perbankan.
Kasus Bank Century dibuka pada akhir 2008, ketika bank menghadapi masalah likuiditas dan default saat krisis.
Bank tersebut kolaps setelah aset likuiditas sebesar sekitar Rp11.6 triliun ditarik, melalui perusahaan sekuritas Antaboga Delta Sekuritas, dan disimpan di luar negeri oleh pemiliknya Robert Tantular.
Bank yang kolaps kemudian diambil alih oleh LPS. Khawatir dampak merugikan sistemik, pemerintah menyediakan dana talangan Rp6,7 trilyun, melalui penerbitan Partisipasi Modal FPJP dan Sementara (PMS).
Jumlah yang diberikan jauh lebih tinggi dari Rp 1,3 triliun kemudian dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan demikian, bailout memicu kritik publik itu dicairkan tanpa persetujuan dari DPR.
Kemudian, DPR membentuk komite penyelidikan untuk melihat ke dalam pelanggaran mungkin dalam pemberian bailout.
Pada akhir penyelidikan mereka, pada sidang pleno, tujuh dari sembilan fraksi DPR di panitia menyebutkan bahwa pelanggaran telah dilakukan sehubungan dengan penerbitan FPJP dan PMS.
Jakarta (B2B) - The Corruption Eradication Commission (KPK) is investigating the recipients of Bank Century`s bailout funds, amounting to Rp6.7 trillion, in the corruption case of the bank`s short-term funding facility (FPJP).
"KPK wants me to provide details of the Rp6.7 trillion bailout funds - where the funds were transferred and the recipients of the funds," said Robert Tantular on Monday.
Robert was also questioned on Friday (Sept 13) on the same case.
"I am unsure because I was detained at the Police Headquarters at that time," he added.
He is unsure if the former president director of Bank Mutiara, Maryono, knew about the disbursement of the bailout funds. Bank Mutiara is the name of Bank Century after it was taken over by the Deposit Insurance Agency (LPS).
On Friday, Robert explained the chronology of the bailout fund request. On October 29, 2008, the management of Bank Century applied for a repo asset facility worth Rp1 trillion at Bank Indonesia (BI/the central bank).
But BI did not grant Bank Century its request. On November 13, 2008, Bank Century suffered from a default problem. So, on November 14, 2008, BI provided Bank Century FPJP amounting to Rp689.
On Monday, the KPK was scheduled to question BI`s Macro-prudential Policy Director Agusman on the same case.
Robert is now serving a nine-year jail term at Cipinang Penitentiary, East Jakarta, because he has been proven guilty of committing three bank crimes.
The Bank Century case opened in late 2008, when the bank faced liquidity and default problems during the crisis.
It collapsed after its liquidity assets amounting to about Rp11.6 trillion were withdrawn, through its security firm Antaboga Delta Sekuritas, and stashed abroad by its owner Robert Tantular.
The ailing bank was then taken over by LPS. Fearing its systemic adverse impact, the government provided bailout of Rp6.7 trillion, through the issuance of FPJP and Temporary Capital Participation (PMS).
The amount provided was far higher than the Rp1.3 trillion then discussed with the House of Representatives (DPR). Thus, the bailout sparked public criticism as it was disbursed without approval from the DPR.
Later, DPR set up an inquiry committee to look into possible violations in the provision of the bailout.
At the end of their inquiry, at the plenary session, seven of the nine factions of the House in the committee mentioned that violations had been committed with regard to the issuance of FPJP and PMS.
