PDIP Rumuskan 22 Butir Rekomendasi Hasil Rakernas

Indonesian Ruller Party, PDIP Issued 22-point Recommendations

Reporter : Rizki Saleh
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani


PDIP Rumuskan 22 Butir Rekomendasi Hasil Rakernas
Presiden RI Joko Widodo pada Rakernas PDI Perjuangan (Foto: cnn.com)

Jakarta (B2B) - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP menghasilkan 22 butir rekomendasi dan sikap partai yang dibacakan oleh DPP PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Selasa.

"Rekomendasi dan sikap partai ini merupakan keputusan politik yang disusun dari hasil pembahasan dan perumusan pada sidang-sidang komisi yang diikuti para peserta Rakernas," kata Hasto.

Dia menambahkan, sebagai partai ideologis maka PDIP akan terus berjuang untuk memastikan, mengarahkan, mengawal, dan mengamankan kebijakan-kebijakan politik pemerintahan secara nasional agar tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

Menyadari tanggung jawab ideologis tersebut, menurut dia, Rakernas I melakukan pembahasan untuk menyikapi dan memutuskan langkah partai dalam mewujudkan Trisakti, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya, sekaligus mengatasi tantangannya.

Dari 22 rekomendasi tersebut antara lain, pertama, PDIP menegaskan untuk terus berjuang memastikan, mengarahkan, mengawal, dan mengamankan kebijakan politik pemerintah agar tetap satu arah, satu muatan, serta satu haluan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dengan memilih jalan Trisakti.

Kedua, dari perspektif politik, PDIP memandang perlunya menjabarkan dan mewujudkan konsepsi Trisakti dalam suatu pola pembangunan nasional semesta berencana (PNSB) sebagai haluan negara dan haluan pembangunan nasional menuju Indonesia Raya, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Ketiga, Rakernas merekomendasikan ke DPP PDIP untuk meningkatkan peran sebagai partai pemerintah, khususnya meningkatkan efektifitas kinerja pemerintahan, melakukan komunikasi politik untuk mengamankan, mengawal, dan mendukung politik pemerintah.

Keempat, dari perspektif yuridis konstitusional, PDIP memandang perlu mengembalikan fungsi dan wewenang MPR RI untuk membentuk dan menetapkan Ketetapan MPR terkait pola pembangunan nasional semesta berencana sebagai haluan negara dan haluan pembangunan nasional.

Jakarta (B2B) - Indonesian ruller party, the Indonesian Democratic Party of Struggle called the PDIP ended its three-day of national working meeting here on Tuesday by issued 22-point recommendations, according to senior party cadre.

The PDIP Secretary General Hasto Kristiyanto said his party recommendations were political decisions that were reached following discussions at the meetings of the partys commissions.

According to him, as an ideological party, the PDIP reiterated its commitment to continue its struggle to ensure, direct, guard and secure the governments political policies at the national level to ensure commitment to the values of the state ideology of Pancasila as outlined in the preamble of the 1945 Constitution.

He added, realizing its ideological responsibility, the national working meeting discussed and decided the steps that the party must implement for Trisakti, or "The Three Powers"--- political sovereignty, economic independence and national character.

The 22-point recommendations include PDIP´s reiteration of its commitment to continue its struggle to ensure, direct, guard and secure the governments political policies to ensure that these are aligned with the values contained in Pancasila and the 1945 Constitution, he said.

Through these recommendations, the PDIP underscored the need to figure out and realize the concept of Trisakti in a comprehensive manner and as part of the national development pattern, adopting it as a state policy and national development policy to create a just and prosperous nation based on Pancasila.

The meeting also recommended that the PDIP must improve its role as a pro-government political party, particularly to enhance the governments performance.