Menul Teguh Riyanti S.Sn, M.Pd

PENDIDIKAN gratis adalah impian rakyat Indonesia, yang ingin menuntut ilmu. Pendidikan adalah hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia, sehingga tidak mengenyam pendidikan karena alasan biaya haruslah dipertanyakan. Namun bila ditelisik, biaya adalah komponen utama dalam institusi pendidikan, dan kerap menjadi penentu kualitas dari sekolah/perguruan tinggi tersebut.

Merunut pada UUD 1945 Amandemen IV, dan UU Pendidikan Nasional No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah memegang andil utama dalam memberikan jaminan pendidikan kepada setiap warga negaranya.

Selain beasiswa, disebutkan bahwa pendidikan wajib adalah sembilan tahun, dengan kata lain sampai sekolah menengah pertama (SMP). Bahkan dalam Kartu Indonesia Pintar yang dikeluarkan paska dilantiknya Joko Widodo sebagai Presiden RI ketujuh, siswa yang menolak bersekolah dapat dikenai sanksi. Pada Kartu Indonesia Pintar terdapat kelebihan berupa jaminan pendidikan dalam kurun waktu 12 tahun.

APBN merupakan sumber dana utama dalam kaitannya dengan pendidikan ditambah subsidi. Namun pada bagian manakah dana ini disalurkan di tiap sekolah? Menurut undang-undang yang berlaku, biaya utama yang dimaksud sebagai bantuan ´pendidikan gratis´ adalah biaya operasional, namun biaya ini belum tentu mencakup biaya perbaikan sarana prasarana dan perbaikan mutu. Namun hal itu berpotensi pada pengabaian kesejahteraan SDM di bidang pendidikan, sehingga apabila tidak fokus pada perbaikan mutu pendidikan, akan timbul kekhawatiran pada kualitas lulusan sekolah sama saja dengan sebelum menerima pendidikan gratis.

Apabila dana pendidikan gratis dialokasikan secara tidak tepat, maka peningkatan mutu pendidikan dan SDM-nya akan sulit tercapai. Apabila pemerintah belum mampu membiayai pendidikan gratis yang notabene harus mengorbankan kualitas, akan lebih baik melakukan seleksi bagi para siswa berprestasi atau memberikan subsidi silang antara anak mampu dan tidak mampu seperti diterapkan selama ini oleh sekolah-sekolah swasta.

Faktanya, meskipun ada jargon pendidikan gratis, namun pungutan di sekolah-sekolah masih tetap berlangsung. Alternatif terbaik bagi pemerintah adalah pemerintah mengubah prioritas pembiayaan pendidikan untuk peningkatan mutu, perbaikan sarana dan membantu menyekolahkan siswa menengah ke bawah dan bukan hanya berlaku pada siswa tidak mampu.