INDONESIA menarik duta besarnya yang baru untuk Brasil setelah negara di Amerika Selatan menolak menerima surat-surat kepercayaan dalam upacara kenegaraan menyikapi eksekusi mati terhadap warga Brasil yang memperdagangkan narkoba.

Brasil dan Belanda sebelumnya menarik duta besar mereka dari Indonesia, yang menerapkan aturan ketat dalam penegakan hukum terhadap penyelundup narkoba, setelah dua warganya termasuk di antara enam terpidana mati yang dieksekusi karena tersangkut kasus penyelundupan dan perdagangan narkoba.

Indonesia juga terlibat dalam sengketa diplomatik dengan Australia atas nasib dua warga Australia dari kelompok "Bali Nine" yang terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba internasional dan eksekusi mati dijadwalkan berlangsung bulan ini.

Toto Riyanto, yang terpilih sebagai duta besar baru Indonesia untuk Brazil pada Oktober, diundang untuk menyerahkan surat kepercayaan pada upacara di istana presiden di Brasilia pada Jumat bersama dengan beberapa duta besar baru lainnya, tetapi kehadirannya ditunda dalam waktu singkat. Upacara berlangsung tanpa kehadiran Toto Riyanto.

Ketika ditanya mengapa, Presiden Brazil Dilma Rousseff mengatakan: "Kami pikir ini penting ada evolusi dalam situasi sehingga kita dapat memiliki kejelasan atas kondisi hubungan antara Indonesia dan Brazil."

Kementerian Luar Negeri Indonesia menanggapi dengan marah pada Sabtu.

"Cara yang dilakukan menteri luar negeri dari Brasil tanpa pemberitahuan (kita) tentang penundaan ... ketika duta besar yang ditunjuk sudah berada di istana, duta besar Indonesia ditolak masuk," kata kementerian luar negeri dalam sebuah pernyataan seperti dilansir MailOnline.

Tidak ada negara asing dapat mencampuri penegakan hukum di Indonesia, termasuk yang memerangi perdagangan narkoba, katanya.

Kementerian juga memanggil duta besar Brasil Jumat sebelum memanggil Riyanto.

Kedutaan Brasil di Jakarta tidak bisa dihubungi untuk memberikan komentar pada Sabtu. Seorang juru bicara untuk kementerian luar negeri Brasil, Itamaraty, di Brasilia menolak berkomentar.

Presiden Indonesia Joko Widodo telah berjanji tidak grasi bagi pelaku narkoba, meskipun permohonan dari Uni Eropa, Brazil, Australia dan Amnesty International.