PBB Gratis di Jakarta bagi Rumah di Bawah Rp1 Miliar per 2016

Jakarta`s House Under 1 Billion Rupiahs Discharge of Rural Land and Building Tax

Reporter : Roni Said
Editor : Cahyani Harzi
Translator : Dhelia Gani


PBB Gratis di Jakarta bagi Rumah di Bawah Rp1   Miliar per 2016
Foto: istimewa

Jakarta (B2B) - Guna meringankan beban warga DKI Jakarta yang bermukim di rumah susun (Rusun) dan rumah yang harganya di bawah Rp1 miliar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membebaskan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada 2016 mendatang.

"Maksudnya agar beban ekonomi warga juga tidak terlalu berat, makanya mulai tahun depan akan kita bebaskan pajak bagi yang tinggal di rusun dan rumah di bawah satu miliar rupiah," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta pada Selasa (8/9).

Menurut Ahok, selain itu pihaknya juga akan menerapkan kebijakan baru bagi transportasi umum, seluruh kendaraan umum yang ada di Jakarta akan dibuat kerjasama untuk dibayar per kilometer

"Jadi anak sekolah yang punya KJP, PHL, dan pegawai yang gajinya UMP akan diringankan dari beban biaya transportasi ke sekolah maupun ke tempat bekerja," katanya lagi.

Khusus untuk warga Kepulauan Seribu, lanjut Basuki, seluruh kapal penyebrangan juga akan dibayar rupiah per mil sehingga ada atau tidak ada penumpang mereka bisa tetap jalan dan mempermudah akses warga di sana.

"Dengan cara itu kita bisa subsidi tiketnya. Jadi warga yang bepergian tidak terlalu membayar mahal ongkosnya," tandasnya.

Jakarta (B2B) - Indonesia's Jakarta Provincial Government intends to discharge Urban and Rural Land and Building Tax (PBB P2) in 2016. But it is only intended for citizens who live in flat and the house whose price is under Rp 1 billion, according to the governor.

"For relieving citizens' economic burden, starting next year we will discharge tax for those who live in flat and luxury house under Rp 1 billion," Jakarta Governor Basuki Tjahaja Purnama said here on Tuesday (8/9).

According to him, there will also be policy for public transportation, as all public transportation in Jakarta will be designed cooperatively to be paid per kilometer.

"So for KJP holder students, freelancers, and employees whose UMP salary is not too burdened for cost to go to work," Mr Purnama said.

According to him, special for Seribu Islands resident, all crossing boats will also be paid by rupiah per kilometer.

"With that way, we could subsidize the tickets. So residents don't need to pay too much," he said.